William Aditya Sarana
[foto : FB/William Aditya Sarana]

Inisiatifnews – Aksi unjuk rasa Mahasiswa hingga pelajar SMK di Jakarta berakhir rusuh. Kerusakan terjadi di mana-mana, fasilitas publik pun tampak hancur dibuatnya. Kondisi ini nampaknya menjadi perhatian tersendiri bagi politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

Anggota DPRD DKI Jakarta itu menilai bahwa kerusuhan yang terjadi akibat aksi demonstrasi di Jakarta itu rentan sekali ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

“Akhir-akhir ini terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Menurut saya itu sah-sah saja. Tapi juga harus ingat bahwa demonstrasi itu gampang sekali disusupi dan diprovokasi,” kata William Aditya dalam siaran tertulisnya, Rabu (25/9/2019).

Dan setelah aksi terlanjur ricuh, alumni Universitas Indonesia (UI) itu justru akan rentan membuat gerakan Mahasiswa mati sendiri. Padahal bisa jadi kerusuhan dan anarkisme yang terjadi sejatinya bukan berasal dari Mahasiswa, melainkan pihak-pihak lain yang tidak mudah diketahui identitasnya.

“Ricuhnya itu yang akan diamplifikasi lawan untuk membunuh gerakan mahasiswa itu sendiri. Padahal ricuh itu mungkin bukan dari mahasiswa,” tuturnya.

“Ketika sudah menjadi massa seperti itu, sudah tidak ada indentitas pribadi (anonim) sehingga banyak individu yang berani anarkis karena rasa tanggungjawab jadi hilang. Sangat sulit melakukan pembuktian siapa yang salah kalau sudah rame dan kacau seperti itu,” imbuhnya.

Meskipun dirinya sepakat saja dengan adanya aksi demonstrasi, namun William Aditya menyampaikan bahwa ada medium yang bisa ditempuh oleh Mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menyampaikan sikap penolakannya terhadap persoalan hukum. Salah satunya adalah judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terhadap sebuah regulasi maupun Revisi UU yang mereka pertentangkan itu.

“Ingat mahasiswa, sekarang ada senjata baru yang namanya uji materil di MK atau MA. Saya pernah uji materil di MA dan saya menang. Saya mengubah kebijakan satu Jakarta hanya bermodal argumentasi hukum,” jelas William Aditya.

Bahkan JR di lembaga tinggi peradilan di Indonesia itu juga sangat terbuka bagi siapapun termasuk Mahasiswa. Aditya menegaskan bahwa saat dirinya melakukan JR terhadap sebuah kebijakan di DKI Jakarta itu, dirinya pun hanya menyandang label Mahasiswa, dan menurutnya berhasil.

“Pada saat itu saya bukan Anggota DPRD. Saya cuman mahasiswa. Saya nggak ada power sama sekali. Suatu kemewahan yang tidak dimiliki para demonstran di masa orde lama dan baru,” pungkasnya.

Maka dari itu, alternatif penyampaian ketidaksukaan terhadap sebuah regulasi, William Aditya Sarana memberikan rekomendasi agar para Mahasiswa juga lebih memilih jalur peradilan yang konstitusional itu. 

“Jadi gunakanlah senjata itu,” tutupnya. []

space iklan