Alghif
Alghiffari Aqsa.

Inisiatifnews – Tim advokasi Dandhy Dwi Laksono, Alghiffari Aqsa menyampaikan bahwa kliennya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus postingan di twitter soal kondisi di Papua. Dan sampai saat ini, status tersangka itu belum dicabut oleh pihak kepolisian.

“Ia telah dijadikan tersangka dengan tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/Atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana karena alasan status/posting di media twitter mengenai Papua,” kata Alghiffari Aqsa kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Meski berstatus sebagai tersangka, sutradara film dokumenter ia tidak ditahan. Dan saat ini, pihak dari Dandhy menunggu proses selanjutnya dari polisi.

“Hari ini beliau dipulangkan, tidak ditahan, kita menunggu proses selanjutnya dari kepolisian,” sambung Alghiffari.

Alghiffari menyebut, Dhandy diperiksa terkait cuitan di twitternya terkait isu Papua pada 23 September 2019. Adapun ia dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya.

“Adapun tweet yang dipermasalahkan adalah tweet tentang Papua tanggal 23 September, mungkin temen-teman bisa melihat peristiwa di Papua dan Wamena. Tadi ada sekitar 14 pertanyaan, sekitar 45 turunan pertanyaan yang diajukan kepada Dandhy,” papar Alghiffari.

Alghiffari mengatakan, selama ini Dandhy kerap membela dan menyuarakan berita-berita tentang Papua.

“Yang dilakukan Dandhy adalah bentuk upaya memperbaiki kondisi HAM, dan demokrasi, serta merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat dan publik luas dapat informasi yamg berimbang,” jelas dia.

Pria yang juga eks Direktur LBH Jakarta ini menyebut, penangkapan oleh Polda Metro Jaya itu menunjukkan perilaku reaktif Polri untuk isu Papua dan sangat berbahaya bagi perlindungan dan kebebasan informasi yang sejatinya sudah dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

“Penangkapan ini merupakan bentuk pembungkaman bagi pegiat informasi, dan teror bagi pembela hak asasi manusia,” sesal dia. 

Alghiffari mendesak agar penyidik Polda Metro jaya menghentikan penyidikannya dan membebaskan segera Dandhy Dwi Laksono. 

“Kami juga mendesak agar Kepolisian menghargai Hak Asasi Manusia yang sepenuhnya dijamin konstitusi RI dan tidak reaktif serta brutal dalam menghadapi tuntutan demokrasi,” tutur dia.

Andhy Panca Kurniawan, rekan Dandhy di Watchdoc, bercerita bahwa empat orang petugas polisi mendatangi kediaman jurnalis itu sekitar pukul 23.00 WIB.

“Ada tamu menggedor-gedor pagar rumah, lalu dibuka oleh Dandhy. Tamu dipimpin Bapak Fathur mengatakan membawa surat penangkapan karena alasan posting di sosial media Twitter mengenai Papua,” terang Panca kepada wartawan.

Dandhy kemudian dibawa ke kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan dengan kendaraan Toyota Fortuner bernomor polisi D 216 CC. Penangkapan itu disaksikan oleh dua orang satpam RT setempat.

Sementara dalam dokumen Surat Perintah Penangkapan disebutkan bahwa Dandhy ditahan karena melanggar Pasal 28 UU ITE.

Dandhy dituding telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

Wartawan sendiri masih berusaha memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian, namun belum ada respon. []

space iklan