Inisiatifnews – Ketua Jaringan Pimpinan Wilayah Maritim atau Maritime Local Government Network (LGN) Ir Hugua mengingatkan pentingnya sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutan dan konservasi perairan di Indonesia

“Lokakarya nasional ini mencoba membangun sinergitas antara para pemangku kepentingan, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan di semua tingkat kabupaten dan provinsi berkaitan dengan pengelolaan pariwisata bahari berkelanjutam dan konservasi perairan di Indoensia,” kata Hugua saat Lokakarya Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Wilayah CTI-CFF di Hotel Sheraton Bandara, Jalan Tol Prof Sedyatmo KM 02, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten, Senin (30/09/2019).

Sinergitas antar pemangku kepentingan sangat penting. Apalagi, lanjut Hugua, Indonesia memiliki target 20 juta hektar wilayah dengan konsep marine protective area, atau kawasan konservasi wilayah.

Target ini dapat diimplementasikan apabalia bupati dan walikota sebagai local authority benar-benar terintegrasi dengan perencanaan dan pembangunan daerah masing-masing.

Wilayah terkecil ini sebagai pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan local indigienous leader, wajib menjadi tuan rumah yang aktif.

Ditambahkan Hugua, pariwisata bahari, sekarang ini punya potensi besar. Dengan modal sumber daya alam, kultur, dan kuliner, harus terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan utama Indonesia.

“Turis macanegara harus dibuat standar atraksinya, eventnya, pelayanannya, agar diminati. Aktivitas lokal apa yang bisa diangkat menjadi kegiatan internasional. Daerah konservasi, hutan yang masih bagus, usulkan menjadi label international,” ungkap anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dari dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.

“Karenanya, Kementerian Koordinator Maritim ini kerjasama dengan KKP dan Maritime Local Government Network, saya sebagai ketuanya, menginisiasi untuk saling membagi best practice, praktek sukses yang yang bisa dibagi ke daerah-daerah. Kita dorong kepala daerah menjadikan lembaga ini menjadi media diplomasi. Agar berdampak pada masyarakat lokal, untuk kita buktikan Indonesia ini the best sebagai negara kepulauan,” terang mantan Bupati Wakatobi ini.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kemenko Bidang Kemaritiman Andri Wahyono memuji langkah Ketua Maritime LGN Ir Hugua.

“Dengan pengalamannya yang sangat luas bagus, semoga tahun depan berkembang lagi. Koordinasi di lapangan harus terus dilakukan. Gunakan media sosial untuk sosialisasi. Pemerintah daerah harus aktif di dalam implementasinya di lapangan,” ungkap Andri.

Lokakarya ini diselenggarakan bekerjasama antara Jaringan Pimpinan Wilayah Maritim atau Maritime Local Government Network, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, United States Agency for International Development and the United States Department of the Interior (USAID/USDOI), CTI-CFF Regional Secretariat, dan Coral Triangle Center (CTC) dan WWF Coral Triangle Program.

Lokakarya ini bertujuan membahas peran penting dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan nasional dalam manajemen dan tata kelola yang efektif Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Pariwisata Bahari Berkelanjutan (PBB). Lokakarya juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan best atau good practices terkait dengan manajemen dan tata kelola KKP dan PBB.

Lokakarya dihadiri puluhan peserta dari pemerintah pusat, pimpinan daerah sebanyak 23 Provinsi, perwakilan kepala daerah seperti Bupati Buleleng, Provinsi Bali Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Walikota Ambon, Provinsi Maluku, Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat, organisasi internasional, NGO dan sejumlah perguruan tinggi. (INI)

space iklan