Ketua Umum APHTN-HAN Prof Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo.

Inisiatifnews – Gelombang protes mahasiswa yang mendesak pembatalan sejumlah revisi Undang-undang, termasuk UU KPK terus berlangsung. Bahkan, aksi besar-besaran di berbagai daerah dan di depan Gedung DPR berujung ricuh.

Salah satu tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil adalah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menilai, Presiden tak perlu khawatir menerbitkan Perppu UU KPK. “Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener ya hanya ditolak DPR,” kata ahli hukum tata negara Mahfud MD kepada wartawan, Selasa (01/10/2019).

Kata Mahfud, Perppu diterbitkan saat ada kegentingan yang memaksa. Ukuran kegentingan presiden menerbitkan Perppu, juga selalu menjadi perdebatan. Hal ini lumrah saja.

Baca juga :  Berkemeja Putih, Mahfud MD Ke Istana

Mahfud mencontohkan, saat Presiden hendak menerbitkan Perppu tentang hukuman kebiri, sejumlah pengamat menilai tak ada kegentingan yang memaksa. Begitu juga sewaktu Presiden akan menerbitkan Perppu tentang tax amnesty dan tentang Pilkada. Akhirnya, Perppu terbit juga. “Nah, sesudah Perppu keluar, juga nggak apa-apa,” kata Mahfud.

Diingatkan Mahfud, presiden memiliki hak menilai keadaan genting. Keadaan genting ini berbeda dengan kondisi bahaya yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ada pula undang-undang yang mengatur tentang keadaan bahaya. “Untuk kegentingan, itu ukurannya terserah subyektivitas presiden,” tandas Mahfud.

Jika nantinya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu, tandas Mahfud, tak akan ada konsekuensi hukum pidana. Sebab, Perppu adalah hukum administrasi. Karenanya, Presiden tak perlu takut dengan ancaman impeachment yang didengungkan.

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

“Tidak bisa dipidanakan karena ini adalah hukum administrasi. Kalau mengeluarkan Perppu keliru ya ditolak saja oleh DPR, nggak ada hukumannya, ini hukum administrasi saja. Kan ada orang yang nakut-nakuti, kalau mengeluarkan Perppu nanti di-impeachment. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana,” ujar anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Namun, Mahfud mengingatkan, publik tak boleh juga menekan-nekan dan memaksa Presiden.

“Perppu atau tidak, terserah Presiden saja. Saya tidak tahu perkembangannya di Istana bagaimana. Kita tidak boleh mendesak-desak Presiden untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Perppu,” pungkas Mahfud. (FMM)

space iklan