bpjs kesehatan
BPJS Kesehatan.

Inisiatifnews – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mendukung upaya buruh untuk menolak premi BPJS Kesehatan yang dinaikkan jumlah iurannya oleh pemerintah pusat.

“Rekan-rekan buruh menyampaikan aspirasi mengenai kondisi yang sedang dirasakan. Menolak kenaikan iuran BPJS merupakan salah satu yang disuarakan. Salah satu alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS karena selalu mengalami defisit,” kata Mardani Ali Sera dalam kultwitnya, Rabu (2/10/2019).

Ia menilai bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan tersebut tidak malah membebani masyarakat peserta BPJS Kesehatan itu. Padahal jika dilihat dari fungsinya, Mardani menyebut bahwa BPJS Kesehatan adalah upaya pemerintah untuk kehidupan sosial dan kesejahteraan rakyatnya.

“Namun perlu diingat tujuan utama penyelenggaran BPJS adalah menjamin kehidupan sosial dan kesejahteraan rakyat, jadi bukan hanya memberatkan buruh, tapi juga memberatkan petani, nelayan dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Jika alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah untuk menutup defisit anggaran, Mardani menyebut bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki caranya melalui regulasi yang ada. Regulasi tersebut dikatakan Mardani adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Melalui regulasi itu, Mardani menyebutkan bahwa pemerintah sudah bisa mengatasi persoalan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat, selama proses pelaksanaanya memang benar.

“Padahal ada amanah UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan 5% dari total APBN digunakan untuk kesehatan. Jika ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, saya yakin permasalahan defisit dapat terselesaikan,” tuturnya.

Ia pun kembali menekankan kepada pemerintah, bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan menyelesaikan persoalan, justru akan meningkatkan masalah yang ada yakni tentang kesejahteraan kaum buruh itu sendiri.

“BPJS merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada rekan-rekan buruh. Rencana menaikkan iuran justru bisa berbalik menambah beban yang dipikul buruh,” tegasnya.

Saran selanjutnya dari Mardani Ali Sera untuk pemerintah adalah melakukan evaluasi dan reformasi kepada BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat itu. Karena menurutnya, sangat tidak wajar ketika BPJS Kesehatan selalu dilaporkan mengalami defisit anggaran.

“Saya melihat daripada menaikkan iuran, lebih baik pemerintah melakukan reformasi secara besar-besaran terhadap pengelolaan BPJS. Tidak wajar organisasi dengan pengelolaan dana sebesar BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit,” pungkasnya. []

space iklan