Inisiatifnews – Seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Manokwari, Valentina mengaku terpaksa menggelar aksi tunggal di depan Istana Merdeka lantaran suaranya tidak didengar oleh pemangku kebijakan baik di daerah maupun di pusat.
“Saya sudah 1 minggu lebih di sini. Saya aksi di depan Kemendagri, di KementerianPAN-RB di komisi ASN, saya tidak boleh pasang spanduk dan kami diterima tapi kita tidak diberikan respon,” kata Valentina saat di temui di Taman Pandang, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).
Sebelumnya pula, dirinya sudah bersurat ke berbagai instansi terkait dengan keluhannya itu, namun sampai hari ini pun tidak mendapatkan respon yang positif agar persoalannya terselesaikan. Bahkan surat juga sudah dikirimkannya ke Istana.
“Sebelum saya aksi, 1 tahun saya sudah surati semua dinas sampai bapak Presiden tapi tidak ada tindak lanjutnya.
“Rekomendasi ke Bupati dan Gubernur (juga sudah). Makanya saya di sini. Kalau memang Papua Barat Manokwati Undang-undanf ASN tidak berlaku, kami ingin ditarik saja ke pusat,” ujarnya.
Keluhan utamanya adalah kesemena-menaan pemerintah Kabupaten yang melakukan mutasi kepadanya. Bagi Valentina, mutasi dirinya dari RSUD Manokwari ke Puskesmas Distrik Sidey tidak memiliki dasar yang jelas.
“Kami tuntut hak kami sebagai ASN, seharusnya Papua mengikuti aturan ASN berlaku. Jangan hanya dimutasi tapi tidak ikuti aturan,” tuntutnya.
Bahkan masih kata Valentina, kasus serupa juga tidak hanya terjadi kepadanya saja, beberapa ASN di wilayahnya juga mengalami hal serupa namun mereka tidak bereaksi apa-apa.
“Tidak hanya saya saja tapi kami ada dari RSUD Manokwari ada 9 orang. Di Manokwari banyak (senasib) karena mereka tidak tahu dan pusat tidak bisa selesaikan aturan,” tuturnya.
Padahal kata Valentina, seorang ASN dimutasi hanya terjadi karena 2 alasan saja yakni karena prestasi dan yang kedua karena menjalani hukuman.
Sementara dalam kasusnya, ia mengatakan dirinya tidak tahu alasan dilakukan pemutasian. Yang dia tahu hanya karena dirinya memprotes surat keputusan (SK) saja yang dianggapnya tidak berdasar dan salah secara substansi.
“Karena saya tanya SK bukannya diperbaiki tapi saya malah dimutasi. Dan SK itu salah semua isinya,” jelasnya.
Dalam aksinya, Valentina mengatakan akan terus melalukan aksi tunggalnya itu sampai ada respon dari pemerintah dan menyelesaikan masalahnya itu. []
