as hikam
Muhammad AS Hikam. [foto : istimewa]

Inisiatifnews – Pengamat politik dari President University Prof. Muhammad A.S Hikam menilai, ancaman pemakzulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika menerbitkan Perppu Undang-undang KPK tidak masuk akal.

Sepeti diketahui, pertikaian antara partai politik dan politisi versus masyarakat sipil terkait UU KPK memasuki ranah narasi yang cukup sensitif, yakni ancaman pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi oleh DPR. “Ancaman” ini dikeluarkan oleh sejumlah politisi yang mendukung revisi UU KPK yang dinilai mahasiswa dan masyarakat sipil penuh dengan upaya pelemahan lembaga anti rasuah ini.

Narasi pemakzulan ini, kata Hikam, jelas sangat tidak pada tempatnya. Apalagi, lanjut Eks Menristek era Presiden Gus Dur ini, Prof. Syamsuddin Haris, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, ancaman pemakzulan merupakan pembodohan. Alasannya, secara konstitusional tidak ada pemakzulan yang disebabkan oleh penerbitan sebuah Perppu.

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

“Hemat saya, jika politisi atau parpol mau melakukan pemakzulan terhadap Pak Jokowi gegara menerbitkan Perppu KPK, itu bukan hanya suatu pembodohan, tetapi juga sebuah tindakan intimidasi politik murahan,” kata Hikam dalam keterangannya kepada Inisiatifnews, Senin (07/10/2019).

Hikam menilai, partai politik, politisi, oligarki yang bersekongkol untuk melemahkan dan menghancurkan KPK khawatir bahwa “kemenangan” mereka di parlemen terancam tak berumur panjang, apabila Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

Mereka juga khawatir, gerakan mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah akan terus bergulir dengan berbagai dampak politiknya.

Narasi pemakzulan tersebut, tegas Hikam, harus ditolak total. Rakyat seharusnya diajak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah strategis seperti revisi UU KPK melalui wacana dan praksis demokrasi yang sehat, waras, dan memberdayakan.

“Bukan malah menyebar narasi intimidatif dan sewenang-wenang serta cara-caa inkonstitusional seperti itu,” pungkasnya.

Baca juga :  Berkemeja Putih, Mahfud MD Ke Istana

Sebelumnya, ahli hukum tata hukum negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) Prof. Mahfud MD berkali-kali mengungkapkan, presiden tidak bisa di-impeach jika menerbitkan Perppu KPK. Ini tak ada urusan dengan pidana, melainkan hanya masalah administrasi.

“Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener ya ditolak DPR. Kan ada orang yang nakut-nakuti, kalau mengeluarkan Perppu nanti di-impeachment. Ini administrasi. Yang bisa meng-impeach presiden itu hanya hukum pidana,” ujar Mahfud.

Saat tampil di acara ILC Selasa, (01/10/2019) malam, Mahfud kembali menegaskan, jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu dan ditolak DPR, sama sekali tidak ada dampak pidana apapun, apalagi impeachment.

“Ada juga yang menyesatkan, kalau mengeluarkan Perppu nanti bisa di-impeach, lah itu omong kosong lagi. Darimana?” tandasnya. (FMM)

space iklan