Irfan Maftuh
Irfan Maftuh. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Koordinator aksi Forum Aktivis Kota se-Jabodetabek, Irfan Maftuh menilai bahwa Revisi UU KUHP yang berpotensi akan kembali dibahas oleh DPR RI periode 2019-2024 tidak ada gunanya.

“Itu adalah UU yang tidak masuk akal baik dari paradigma intelektual maupun hukum,” kata Irfan Maftuh saat ditemui di tengah-tengah aksinya di simpang Matraman, Jakarta Timur, Selasa (8/10/2019).

Ia meminta agar Presiden Joko Widodo tidak lagi ikut membahas RUU KUHP tersebut sampai kapanpun.

“Saya kira Presiden tetap harus tolak dan Presiden jangan ikuti apa yang dimau DPR,” harapnya.

Baca juga :  Demo Mahasiswa, RI 1 Istana Ditutup

“DPR katakan di media bahwa ketika Jokowi batalkan UU yang diajukan DPR maka Jokowi tidak hormati kinerja DPR, itu kan alasan saja. Dan Jokowi harus tetap tolak itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Irfan meminta agar para penegak hukum menegakkan hukum yang sudah ada dengan sebaik-baiknya saja.

“Kalau saya buang-buang waktu aja merevisi UU itu. Kalau kita mau jalankan hukum itu sebaik-baiknya kita tolak saja,”

“Lebih baik kita berbuat baik untuk membuat Indonesia maju dibanding bahas UU yang seperti itu,” tutup Irfan.

Baca juga :  Sandiaga Uno Berharap Jokowi-Maruf Jadikan Cita-cita Indonesia Terwujud

Perlu diketahui, bahwa sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan penundaan pembahasan RUU KUHP bersama DPR RI periode 2014-2019.

Penundaan itu dikatakan Presiden Jokowi setelah mendapatkan berbagai masukan dan pertimbangan dari berbagai kalangan.

“Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9). []

space iklan