aksi mahasiswa trisakti
Aksi unjuk rasa Mahasiswa di DPR RI. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi terus mendapatkan reaksi kelompok masyarakat dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Bahkan baru-baru ini BEM memberikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo untuk deadline sampai tanggal 14 Oktober 2019. Dan jika Presiden tidak menerbitkan Perppu, maka mahasiswa akan turun aksi dengan jumlah yang cukup banyak.

Ketua Garda Nawacita, Abdullah Kelrey memberikan saran kepada BEM untuk menekan pemerintah agar melakukan jajak pendapat terkait dengan penerbitan Perppu KPK, apakah rakyat lebih memilih Perppu atau tidak UU KPK.

“Untuk hilangkan pro kontra, maka kita kembalikan lagi ke suara rakyat. Kita jajak pendapat apakah rakyat setuju penerbitan Perppu atau tidak. Jadi tidak ada klaim-klaiman lagi mengatasnamakan rakyat,” ungkap pria yang akrab disapa Rey, hari ini, Rabu (9/10/2019).

Dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kedua kubu saling klaim atas nama rakyat. Dia mempertanyakan rakyat yang mana dulu, dan inilah yang menjadi persoalan.

“Maka jejak pendapat itu bagi kami penting. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, maka tunggu saja tanggal mainnya tanggal 20 Oktober nanti,” sebutnya.

Begitu juga dengan pemerintah dan DPR yang dituding asal klaim permintaan atas rakyat Indonesia. Padahal bagi Rey, bahwa DPR itu adalah representasi dari rakyat, karena mereka setelah dipilih oleh rakyat saja jarang turun ke Dapil mereka.

“Sekali lagi kita tunggu tanggal mainnya menjelang 20 Oktober nanti ya di antara tanggal 13 sampai tanggal 20 Oktober lah. Kita akan konsolidasi memantapkan gerakan, jika nanti Presiden tidak segera menerbitkan maka bersiap-siap saja,” pungkasnya. []

space iklan