Zulkifli S Ekomei
Penggugat UUD 1945 hasil amandemen 2002, Zulkifli S Ekomei.

Inisiatifnews – Penggugat UUD 1945 hasil amandemen 2002, Zulkifli S Ekomei menilai bahwa produk regulasi tersebut sudah membuat generasi muda Indonesia bermasalah.

Bahkan ia menyebut jika pihaknya sudah mempolisikan Amien Rais ke Bareskrim Mabes Polri karena dianggap orang yang paling bertanggungjawab dalam lahirnya amandemen terhadap UUD 1945 tersebut.

“Dan Amien Rais saya laporkan ke Bareskrim. Apakah diproses atau tidak, saya nggak tahu,” kata Zulkifli dalam sebuah diskusi publik di Gedung Joeang 1945, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Kemudian, Zulkifli merasa bahwa Pilpres adalah produk UUD 1945 palsu karena sudah melalui amandemen. Dan kondisi gesekan sosial antara dikotomi kecebong dan kampret juga terjadi karena akibat dari regulasi tersebut.

“Pilpres adalah produk langsung UUD 1945 palsu dan akibatnya kacau, ada istilah Cebong dan Kampret dan sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.

Gugatan terhadap kembalinya UUD 1945 asli menurut Zulkifli sudah sangat konstitusional. Di mana dirinya secara pribadi dibantu oleh beberapa lawyer menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Gerakan kita ini bukan makar karena saya lakukan gugatan resmi ke pengadilan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Zulkifli S Ekomei, Lalu Piringadi menyampaikan, bahwa gugatan terhadap dikembalikannya UUD 1945 asli itu sudah diterima oleh pihak majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Bahkan jadwal sidang terhadap gugatan itu sudah keluar, yakni pada tanggal 28 Oktober 2019 nanti.

“Kami 28 Oktober 2019 akan hadiri panggilan sidang di PN Jakarta Pusat,” kata Lalu.

Dan di dalam diskusi tersebut, ia pun mengajak kepada para hadirin untuk mengisi form penyataan gugatan sebagai penggugat intervensi untuk mendukung upaya hukum terhadap produk UUD 1945 hasil amandemen 2002 itu.

“Makanya saya ajak bapak, ibu sebagai penggugat intervensi,” serunya.

Perlu diketahui, bahwa di dalam gugatannya itu, tercantum beberapa institusi negara yang dijadikan sebagai tergugat. Mereka antara lain ;

1. MPR RI
2. Presiden Republik Indonesia
3. DPR RI
4. DPD RI
5. PDIP
6. Gerindra
7. Golkar
8. PKB
9. NasDem
10. Demokrat
11. PKS
12. PAN
13. PPP
14. Panglima TNI
15. Kapolri
16. Menteri Pertahanan
17. Menteri Dalam Negeri
18. Menteri Luar Negeri

Terhadap para tergugat itu, Lalu mengharapkan agar mereka bisa hadir dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat untuk menghormati proses hukum yang berlaku.

“Makanya kalau kita gugat mereka yang tergugat harus hadir. Kalau tidak, maka mereka melanggar hukum dan menciderai hukum. Dan majelis hakim tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan gugatan kita,” tegasnya. []

space iklan