Hendi Suhendi
Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi bersama istrinya, Irma Zulkifli Nasution.

Inisiatifnews – Hari ini upacara pencopotan jabatan Kolonel Kav Hendi Suhendi sebagai Komandan Kodim Kendari telah dilangsungkan dan dipimpin langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi.

Dalam keterangannya, Pangdam Hasanuddin menyampaikan bahwa seluruh prajurit harus patuh pada perintah Undang-undang. Dimana di dalam UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sudah mengatur bahwa militer tidak boleh melanggar tata tertib.

“Dasarnya adalah kepada ketentuan yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2014 bahwasanya di pasal 8 ayat A tentang ketaatan itu juga yang harus kita penuhi dan di pasal 9 tentang ketentuan jenis hukuman,” kata Surawahadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/10/2019).

Dimana di dalam pasal 8 butir a UU Tahun 25 tahun 2014 berbunyi ;

“Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer”.

Kemudian Mayjen TNI Surawahadi juga menyampaikan, bahwa pemberian sanksi kepada Dandim Kendari tersebut juga sudah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 2014.

Sementara untuk kasus istri Kolonel Hendi Suhendi, proses hukumnya akan diserahkan ke persidangan umum.

“Tentara akan ditangani tentara sesuai dengan yang tadi saya sampaikan istrinya karena orang umum meskipun Persit nanti akan ditangani orang umum karena dianggap juga sesuai ketentuan kita tidak boleh juga membuat seperti itu semacam ujaran kebencian,” ucapnya.

Dimana di dalam regulasi tersebut, diatur sanksi berupa teguran hingga penjara yakni 14 hari dan 21 hari.

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas :
a. teguran;
b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

space iklan