Fahira Idris
Foto : istimewa

Inisiatifnews – Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad menyampaikan, bahwa kasus pelaporan Ketum Bang Japar Fahira Idris terhadap Ade Armando yang mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tampilan ala Joker sah-sah saja.

Namun melihat perspektif unggahan foto Ade Armando itu juga konteksnya untuk memberikan kritikan kepada Gubernur Anies yang dianggapnya tengah mendapatkan kritikan soal kebijakan-kebijakannya dari publik.

“Kalau kita lihat konstruksi kasusnya, dia (Ade Armando) bermaksud mengkritik. Tapi sebagai pelapor (Fahira Idris) dalam konteks melindungi kepentingan umum,” kata Suparji dalam sebuah diskusi di Markas Komando Bang Japar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).

Hanya saja dalam konteks penggunaan gambar yang tampil secara resmi yakni menggunakan topi dan baju kebesaran Gubernur DKI, maka perlu dipertegas pula dokumen foto tersebut milik Anies sendiri atau milik negara. Jika ini tidak diluruskan maka polemik semacam ini tidak akan mudah selesai.

“Soal materialnya, unsurnya ada subjektif dimana barang siapa dengan sengaja yang adalah niat jahat. Yang menjadi persoalan unsur objektif, foto Anies tersebut sebetulnya milik siapa apakah milik pemda atau milik Anies sendiri,” ujarnya.

“Kalau kita tidak memperjelas dokumen itu milik siapa, akan ada kekacauan dan kegaduhan di masyarakat,” imbuh Suparji.

Pun demikian, Suparji sebagai seorang akademisi memberikan saran khusus kepada Ade Armando yang notabane adalah dosen agar lebih bijak dalam memberikan kritikan apapun.

“Bagaimana seorang pendidik menyampaikan sebuah kritik dan mengungkap kebenaran tanpa mempermalukan pihak lain,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa Fahira Idris melaporkan Ade Armando ke Polda Metro Jaya karena dianggap telah menghina Gubernur DKI Jakarta dengan merusak dokumen foto resmi Anies dengan tampilan ala joker.

Laporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 1 November 2019.

Pasla yang dijeratkan kepada Ade Armando adalah Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 48 UU ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Dalam kesempatan diskusi itu pula, Ketum Bang Japar Fahira Idris menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik agar apapun masalahnya laporkan saja ke aparat berwajib.

“Saya ingin mengedukasi kepada masyarakat, kalau ada masalah hukum mari laporkan kepada polisi,” kata Fahira.

Dan ia juga ingin agar apa yang dilakukan Ade Armando tidak diikuti oleh para Mahasiswanya. Di mana menyampaikan kritikan dengan cara menghina.

“Jika kasus ini tidak berlanjut saya agak takut, karena AA (Ade Armando -red) merupakan seorang dosen yang punya murid. Kalau muridnya melihat apa yang dilakukan AA ini, nanti bisa jadi kebiasaan karena cara itu bukan sebagai cara untuk mengkritik,” pungkasnya.

[]

space iklan