Bambang Widjojanto
Ketua tim advokasi BPN gugat PHPU, Bambang Widjojanto didampingi tim advokat lainnya melakukan konferensi pers usai mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Pimpinan tim advokasi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto merasa kesal dengan pemblokiran jalan oleh Kepolisian pasca aksi bentrok 21-22 Mei 2019 kemarin.

Apalagi dirinya bersama dengan tim advokasi akan mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatannya. Sementara perjalanan yang ditempuh pihaknya dari Jl Kertanegara nomor IV yakni kediaman Prabowo Subianto di Kebayoran Baru itu harus terhambat.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Kami lihat di (aplikasi) Waze tidak bisa lewat jalan utama, maka kami lewat jalan belakang, ada blokade,” kata Bambang menjelaskan kepada awak media mengapa pihaknya tidak sesuai dengan jadwal yang disampaikan sebelumnya yakni 20.30 WIB saat konferensi pers di Mahkamah Konstitus (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Perjalanan rombongan tim advokasi BPN itu harus melintasi Jl Bangka, Jakarta Selatan hingga sampai bertemu dengan Museum Nasional. Dan sampai di Museum tersebut ternyata ada blokade jalan juga di Jl Medan Merdeka Barat dari kepolisian untuk mengantisipasi potensi pengerahan massa aksi dan kerusuhan kembali.

Bambang pun mengatakan dirinya bersama tim advokat termasuk Hashim Djojohadikusumo di dalamnya harus turun dari mobil dan berjalan kaki dari Museum Nasional hingga ke MK.

“Lewat bangka, sampai museum sudah dipagar betis dan kita turun dari kendaraan kita, jalan ke sini,” jelasnya.

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun sempat merasa berpikir bahwa blokade jalan ini adalah upaya untuk mempersulit langkah BPN melakukan pendaftaran gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK.

“Sempat terbersit di pikiran apa maksudnya diblokade ini. Jangan sampai justice ini diblokade sehingga kita sulit ke sidang MK. Masalahnya bukan di MK tapi di luar MK sehingga terganggunya proses di MK,” pungkasnya.

Terkait dengan kebijakan blokade jalan tersebut, Bambang Widjojanto pun memberikan saran kepada aparat kepolisian untuk tidak terlalu takut dengan kegiatan masyarakat, termasuk kepada pihaknya yang ingin menuntut keadilan di Mahkamah Konstitusi.

“Kami minta aparat tidak bersikap paranoid karena ini gedung untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat,” tutupnya. []

space iklan