mahfud md
Prof Mohammad Mahfud MD. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mohammad Mahfud MD bersyukur akhirnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bersedia juga mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pilpres 2019 di MK.

“Syukurlah, Paslon 02 Prabowo-Sandi menempuh jalur hukum ke MK untuk menggugat keputusan KPU yang dianggap curang,” kata Mahfud, Jumat (24/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Dan menurut Mahfud, melalui Mahkamah Konstitusi lah langah hukum yang paling terbaik ditempuh oleh siapapun yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan umum. Bukan melalui jalur lain yang tidak diatur dalam konstitusi di Indonesia.

“Memang, hanya jalur hukum ke MK yang paling elegan untuk menyelesaikan sengketa itu. Di MK itu semua pihak bisa mengadu bukti untuk menentujan siapa yang menang dalam Pilpres 2019,” imbuhnya.

Baca juga :  Mahfud MD Pernah Batalin UU BHP Yang Berpotensi Ancam Kelangsungan Ponpes

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam persidangan yang digelar di MK, akan ada penuntasan yang dilakukan. Yakni tentang kesalahan penetapan jumlah perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses rekapitulasi yang masuk ke ranah administratif dimana bisa saja akan ada perubahan perolehan hasil suara termasuk juga MK akan memperkuat keputusan dari KPU. Pembuktiannya menurut Mahfud adalah dengan mengadukan dokumen yakni form C1.

“Di MK nanti ada 2 masalah yang bisa dijernihkan: 1) Kesalahan penetapan jumlah perolehan suara; 2) Kecurangan dalam pelaksanaan. Untuk kesalahan jumlah suara pembuktiannya bisa dengan adu dokumen seperti form C1, Plano dll. MK bisa mengubah perolehan suara masing-masing Paslon, bisa juga menguatkan keputusan KPU,” terangnya.

Baca juga :  Mahfud MD Pernah Batalin UU BHP Yang Berpotensi Ancam Kelangsungan Ponpes

Kemudian penuntasan selanjutnya adalah tentang dugaan adanya kecurangan yang harus memenuhi unsur, yakni terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Untuk kecurangan pelaksanaan pemilu MK bisa memutus untuk pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, bahkan pengalihan suara di suatu Daerah atau di TPS-TPS. Syaratnya, kecurangan itu harus terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” paparnya.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, Mahfud MD pun mengajak agar proses demi proses yang berjalan di MK agar bisa diawasi bersama-sama.

“Semua kemungkinan terbuka. Kita awasi,” tegasnya.

[RED]

space iklan