Tim Advokat BPN
Tampak Bambang Widjojanto, Denny Indrayana dan Hashim Djojohadikusumo daftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 dari BPN Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Pimpinan tim advokasi BPN, Bambang Widjojanto menyerahkan dokumen pendaftaran gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

“Ada argumen penting yang kami ajukan. Mudah-mudahan setelah diregister bisa diakses oleh publik,” kata Bambang Widjojanto saat konferensi pers usai daftaran gugatan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Bambang, pihaknya masih sangat yakin adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan umum khususnya Pilpres 2019. Dengan berbagai bukti dan dokumen yang akan digugatkan di MK itu, Bambang Widjojanto berharap BPN bisa membuktikan itu di meja hijau.

“Terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ada argumen yang diajukan di situ dan menjadi alat pendukung yang bisa jelaskan itu,” imbuhnya.

Mantan Komisioner KPK itu meminta agar MK dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang benar, dimana proses pemilihan umum sejatinya harus dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia (Jurdil Luber).

“Kami dorong MK bekerja beyond the law. Proses pemilu harus dilakukan secara luber dan jurdil,” terangnya.

Kemudian Bambang Widjojanto juga menyinggung tentang status Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum. Melainkan Indonesia adalah negara yang berpijak kepada kedaulatan rakyatnya dan ini sudah ada dalam Undang-undang Dasar 1945.

“Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, Indonesia bukan hanya negara hukum tapi negara yang berpijak pada kedaualatan rakyat. Kalau Indonesia mau berjalan demokratis ada proses election untuk tentukan para pemimpinnya bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden saja, tapi Anggota Legislatif dan DPD,” paparnya.

Selain itu, Bambang juga mengingatkan kepada MK agar tidak menjadi Mahkamah Kalkulator, dimana memutuskan sesuatu hanya berdasarkan perhitungan matematis semata.

“Kami coba dorong MK bukan sekedar Mahkamah Kalkulator yang sifatnya numerik tapi juga periksa semua kecurangan yang begitu dahsyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang Widjojanto juga memandang bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk dalam sepanjang negara Indonesia berdiri. Bahkan ia membandingkan bahwa pemilu di awal kemerdekaan yakni tahun 1945 lalu dimana Soekarno terpilih menjadi Presiden adalah wujud pemilu terbaik sepanjang sejarah.

“Inilah pemilu terburuk selama Indonesia berdiri. Kalau pakai standar pemilu 1945 justru pemilu paling demokrastis ketika awal kemerdekaan,” tegasnya.

Terakhir, Bambang menegaskan kembali bahwa pertaruhan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan oleh pihaknya itu bukan bertumpu kepada BPN sebagai penggugat, melainkan bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menyelesaikan sengketa menjalankan tugasnya.

“Permohonan ini penting bukan siapa yang mengajukan, tapi MK diuji apakah mampu menjai mahkamah yang bangun legacy,” papar Bambang Widjojanto.

“Permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilu tentang capres. Mudah-mudahan MK dapat tempatkan dirinya menjadi penting bagaimanan keadilan dan kejujuran menjadi watak pemerintah bukan menjadi rezim yang korup,” tutupnya.

[NOE]

space iklan