mustofa nahrawardaya
Koordinator IT BPN, Mustofa Nahrawardaya.

Inisiatifnews – Wakil direktur IT BPN Prabowo-Sandi, Vasco Ruseimy menyampaikan bahwa penangkapan polisi terhadap Koordinator relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya membuatnya sangat miris.

Meskipun penangkapan terhadap Mustofa tersebut berkaitan dengan haoks yang dilontarkan di akun twitter tentang kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Miris rasanya melihat kejadian belakangan ini,” kata Vasco kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).

Politis Partai Berkarya itu bahkan menyebutkan, jika penangkapan terhadap Mustofa tersebut adalah bentuk pemerintah membuat rakyat takut lagi berpendapat.

“Rakyat akhirnya menjadi takut untuk berpendapat di negara demokrasi ini,” imbuhnya.

Terakit dengan penangkapan Mustofa itu, Vasco menegaskan bahwa BPN akan mempersiapkan tim hukum untuk membantu koleganya itu.

“Kemungkinan nanti akan ada pendampingan hukum dari BPN,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa Mustofa Nahrawardaya telah ditangkap di rumahnya di Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Mustofa ditangkap lantaran diduga menyebarkan kabar bohong melalui Twitter terkait posting-an hoax kerusuhan 22 Mei kemarin.

“Benar kita tangkap, dan surat (penangkapan) diberikan ke istri,” kata Kepala Sub Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul kepada wartawan, Minggu (26/5).

Sementara sampai berita ini diturunkan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, bahwa Mustofa memang masih berada di dalam gedung Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

“Benar, sedang dilakukan pemeriksaan di Siber,” kata Dedi Prasetyo, Minggu (26/5).

Saat ini, Mustofa Nahra dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

[IBN]

space iklan