prabowo konferensi pers
Prabowo Subianto ditemani Titiek Soeharto, Amien Rais, Yusuf Muhammad Martak, Ferry Mursyidan Baldan, Marwan Batubara dan beberapa tokoh BPN melakukan konferensi pers di Kertanegara. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hoaks tentang kerusuhan 22 Mei 2019. Dan saat ini, pria yang juga merupakan Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) itu masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

Mendatangi koleganya dijerat dengan kasus hoaks itu, BPN pun menyatakan siap memberikan bantuan hukum.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Ya kami akan menyiapkan serta memberikan bantuan hukum dari BPN kepada Mas Mustofa ya,” ujar anggota Direktorat hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Ali Lubis, kepada wartawan, Minggu (26/5/2019).

“Terlebih kan mas Mustofa merupakan bagian dari BPN juga,” imbuh dia.

Ali Lubis mengatakan pihaknya juga akan mencari tahu detail tentang perkara yang menjerat anggota BPN itu. Sebab, saat ini, kata dia, BPN belum mengetahui informasi lebih lanjut.

“Namun, terkait posting-an yang menjadikan dia sebagai tersangka kami belum tau soal apa,” kata Ali Lubis.

Sebelumnya, Mustofa Nahra ditangkap hari ini di rumahnya. Mustofa ditangkap lantaran diduga menyebarkan kabar bohong melalui Twitter terkait posting-an hoax kerusuhan 22 Mei kemarin.

Polri membenarkan telah menangkap anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya. Saat ini Mustofa masih diperiksa di Bareskrim Polri dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Benar, sedang dilakukan pemeriksaan di Siber,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Minggu (26/5).

Saat ini, Mustofa Nahra dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

[]

space iklan