Muhammad Rusdi KSPI
Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi saat gelar konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyampaikan bahwa pihaknya besok akan menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Besok kita jam 13.00 WIB akan aksi di Komnas HAM, akan aksi yang pertama,” kata Rusdi dalam konferensi persnya di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Aksi yang akan digelarnya itu bertujuan untuk mendesak kepada Komnas HAM agar bersedia membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tentang meninggalnya 8 orang dalam tragedi 21-22 Mei 2019 kemarin.

“Laporan kita dari Pak Anies Baswedan meninggalnya 8 orang dan luka-luka hampir 1.000 orang para demonstran pada aksi 21 dan 22 Mei. Ini banyak desas-desus dan beberapa lembaga sudah nyatakan sikapnya,” ujarnya.

Baca juga :  Komnas HAM Janji Selidiki Kasus Rasisme Aparat ke Mahasiswa Papua di Surabaya

“Kita minta Komnas HAM bentuk TGPF agar tidak ada pelanggaran prosedural oleh kepolisian walau sudah dibantah oleh Kepolisian,” tegasnya.

Selain TGPF untuk kasus tewasnya 8 orang dalam kerusuhan 21-22 Mei itu, Rusdi juga meminta Komnas HAM membentuk TGPF untuk meninggalnya 600 orang petugas KPPS sepanjang Pemilu 2019 itu.

“Yang menjadi concern buruh dan masyarakat terkait meninggalnya petugas KPPS di atas 600 lebih. Ini juga menjadi desas-desus di masyarakat ada yang katakan ini disengaja, katanya ada upaya hilangkan saksi,” ujarnya.

“Makanya kita juga minta Komnas HAM bentuk TGPF untuk mengungkap ini,” imbuhnya.

Dikatakan Rusdi, KSPI sangat berharap agar TGPF tersebut dapat dibentuk secara independen dan bisa mengungkap kedua kasus tersebut.

Baca juga :  Dampingi Warga Papua, Lokataru Ngadu ke Komnas HAM Soal Rasisme Aparat di Surabaya

Poin yang dijadikan alasan mengapa TGPF itu sangat penting dibentuk adalah agar ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti kasus tersebut tidak menjadi persoalan panjang di kemudian hari.

“Ini penting TGPF karena ini serius. Kalau ini gak tuntas maka akan jadi isu terus yang tak selesai. Dan di era keterbukaan ini isu-isu bisa berdampak pada hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

Selain itu, Rusdi juga khawatir jika sampai dua kasus tersebut tidak terungkap pula, hoaks demi hoaks akan terus bermunculan dan menjadikan pandangan rakyat semakin buram dengan kebenaran dan fakta.

“Kalau kebenaran tidak terungkap, banyak hoaks yqng disebarkan masyarakat dan membuat masyarakat lebih binging lagi,” tutupnya.

space iklan