Rusdi KSPI
Deputi Presiden KSPI, Muhammad Rusdi. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi menolak ikut terlibat dalam pengumpulan data kecurangan Pilpres 2019 yang saat ini tengah diupayakan digugat oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasan yang disampaikan Rusdi saat ditanya perihal tersebut adalah karena itu bukan tugas yang diamanatkan Prabowo Subianto maupun Sandiaga Salahuddin Uno, sekalipun dirinya menyebutkan bahwa KSPI secara organisatoris adalah pendukung resmi Capres-Cawapres nomor urut 02 itu.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Pengumpulan data, kami tidak secara resmi ditugaskan untuk pengumpulan bukti-bukti itu. Jadi kita enggak fokus itu,” kata Rusdi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Hanya saja ia mempersilahkan bagi siapapun individu termasuk anggotanya di KSPI yang memiliki bukti kecurangan Pilpres 2019 dapat disalurkan langsung kepada BPN, bukan melalui KSPI.

“Tapi kami imbau bagi yang punya data agar menyerahkan ke BPN secara resmi. Tapi secara organisasi kami, KSPI tidak mensupport data-data kecurangan itu,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa BPN telah secara resmi mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diwakili oleh Bambang Widjojanto (BW) bersama dengan Denny Indrayana termasuk 8 advokat lainnya, mereka menegaskan akan melawan pemilu yang dinilai mereka telah berjalan secara curang yang terstruktur, sistematis dan masif.

Gugatan itu secara resmi masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui panitera pada tanggal 24 Mei 2019.

“Terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Ada argumen yang diajukan di situ dan menjadi alat pendukung yang bisa jelaskan itu,” kata ketua tim hukum BPN, Bambang Widjojanto.

[RED/NOE]

space iklan