Said Iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam pemerintah Indonesia akan membawa kasus kematian ratusan petugas KPPS dalam Pilpres 2019 dan korban tragedi 21-22 Mei 2019 jika desakannya kepada Komnas HAM untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) tidak diindahkan.

“Saya orang ILO. Kalau ini tidak sungguh-sungguh pemerintah, saya akan bawah ke ITUC (The International Trade Union Confederation). ITUC boleh bawa kasus ke mahkamah internasional kalau dianggap perlu,” kata Iqbal saat jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Menurut Iqbal, dunia internasional tidak memandang suku, ras bahkan agama untuk melihat sesuatu keadilan. Bahwa kekerasa tetaplah kekerasan dan harus dikutuk.

“Apapun suku ras agama sepanjang terjadi kekerasan harus dikutuk, dimanapun kekerasan harus dikutuk,” ujarnya.

Baca juga :  Komnas HAM Janji Selidiki Kasus Rasisme Aparat ke Mahasiswa Papua di Surabaya

Kemudian Iqbal juga menyebutkan bahwa adanya kematian massa demonstran merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat.

“Pembunuhan dalam demontrasi menurut kami adalah pelanggaran HAM dan kami nilai ini pelanggaran HAM berat,” tegasnya.

Maka dari itu, rencananya pada hari Selasa (28/5) siang, KSPI akan mengerahkan ratusan anggotanya untuk mendatangi kantor Komnas HAM untuk menuntut pembentukan TPF tersebut.

“Besok keluarga korban akan ikut dan kalau Komnas HAM tidak merespon, maka kita akan gelar aksi besar-besaran,” terangnya.

Sementara itu, Presiden buruh ini menegaskan bahwa aksinya itu tidak ada kaitannya dengan urusan Pilpres baik dukungan ke 01 maupun ke 02. Melainkan upayanya tersebut diklaim Iqbal murni atasnama kemanusiaan.

Bahkan ia pun meminta agar TPF tidak hanya muncul di Komnas HAM saja, melainkan Presiden Joko Widodo bersama dengan DPR RI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan membongkar kasus tersebut.

Baca juga :  Dampingi Warga Papua, Lokataru Ngadu ke Komnas HAM Soal Rasisme Aparat di Surabaya

“Ini tidak ada kaitannya dengan pilihan politik kami. Ada teman-teman media yang dipersekusi oleh masyarakat kami tidak membenarkan. Kalau bisa pak Jokowi dan DPR buat Tim Pencari Fakta,” tegas Iqbal.

Terakhir, Iqbal pun mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian yang telah membentuk Tim Pencari Fakta kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Namun demikian, Iqbal menilai bahwa TPF dari unsur Polri tidak cukup karena hanya akan mengadiri di internal saja.

“Kami apresiasi langkap pak Kapolri yang membentuk Tim Pencari Fakta, tapi itu bagi kami tidak cukup, harus ada TPF di luar yang independen,” tuturnya.

[NOE]

space iklan