said iqbal
Presiden KSPI dan FSPMI, Said Iqbal. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengawal sidang gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terhadap hasil Pilpres 2019.

“KSPI resmi dukung 02 dan Prabowo-Sandi gugat (hasil Pilpres 2019) di MK. Kami KSPI akan kawal dengan aksi-aksi setiap persidangan, ribuan buruh setiap sidang-sidang di MK akan kawal aksi,” kata Iqbal di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Ia juga menjamin bahwa aksi demi aksinya sepanjang persidangan di MK itu akan tetap berjalan dengan kondusif dan tertib.

“Kita akan beri tahu ke kepolisian, aksi kita tidak akan liar dan sesuai mekanisme UU 9 tahun 1998,” terangnya.

Iqbal juga meminta kepada aparat Kepolisian agar tidak menghalang-halangi upaya aksi penyampaian pendapat mereka itu. Salah satunya adalah dengan memblokade jalanan yang menjadi akses menuju ke gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat.

“Kami minta aparat keamanan jangan blokade. Karena yang diperlakukan adalah hindari potensi-potensi tindak kekerasan, kalau perlu bikin komitmen tapi asal jangan diblokade,” tegasnya.

Sementara untuk potensi massa aksi KSPI untuk mengawal sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK itu, Iqbal memprediksi mereka yang akan hadir adalah para buruh KSPI dari Sumatera dan Jawa saja.

“Minimal Sumatera-Jawa akan masuk ribuan buruh, akan ikut kawal sidang-sidang. Kita akan damai konstitusional dan tidak ada kekerasan,” imbuhnya.

Perlu diketahui bahwa sejak hari Jumat (24/5) kemarin, BPN yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto sudah mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK. Rencananya, sampai tanggal 11 Juni 2019, BPN dipersilahkan untuk melengkapi semua berkas dan dokumen serta alat bukti untuk bahan persidangan.

Kemudian pada tanggal 14 Juni 2019, hakim MK akan mulai membuka persidangan untuk sengketa PHPU Pilpres 2019.

“Tahapan ini tentu kami akan verifikasi pada dokumen-dokumen tersebut kami akan catat dalam buku registrasi pada tanggal 11 Juni. Sejak itu dihitung 14 hari kerja, MK akan adili perkara yang bapak ajukan di MK,” kata panitera MK, Muhidin, Jumat (24/5).

Sementara untuk batas pembacaan putusan adalah tanggal 28 Mei 2019.

“Terakhir tanggal 28 Juni akan dibacakan putusan. Begitu mekanisme di MK,” paparnya.

[NOE]

space iklan