PMI
Foto : twitter/palangmerah

Inisiatifnews – Sempat beredar luas seorang ibu-ibu tengah merekam upaya kepolisian mengevakuasi para pelaku perusuh tanggal 22 Mei di kawasan Jakarta pusat, dan marah-marah sembari mengancam akan menuntut karena mengaku menjadi anggota Palang Merah.

Mendapati video yang beredar itu, akun twitter resmi Palang Merah Indonesia (Indonesian Red Cross) memberikan bantahannya, bahwa ibu yang terekam dalam video amatir tersebut bukanlah anggotanya.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“KLARIFIKASI mengenai video ini. Ibu dalam video ini bukanlah anggota dari Palang Merah Indonesia. Dalam pelayanannya, PMI menggunakan standard seragam dan identitas PMI yang jelas,” kata PMI dalam akun @palangmerah, Senin (27/5/2019).

PMI menegaskan bahwa tidak boleh seseorang mengklaim sebagai anggota palang merah tanpa mendapatkan ijin resmi dari PMI. Bahkan jika sudah memiliki ijin resmi, maka anggota PMI yang bertugas harus mengenakan seragam resmi pula.

Sementara itu, PMI juga menegaskan pula bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai tim medis dari PMI, anggota harus mengedepankan netralitas bukan berpihak pada satu golongan tertentu. Kondisi ini dikatakan demi menjaga profesionalitasnya.

“PMI dalam memberikan pelayanan dan bantuan selalu berpegang pada prinsip-prinsip dasar, diantaranya Kenetralan. Sehingga dalam memberikan bantuan dilakukan semata-mata demi Kemanusiaan, tanpa memandang golongan, ras, suku, agama maupun ideologi politik. PMI selalu menjaga netralitas,” tegasnya.

Sementara itu jika melihat seragam yang dipakai ibu-ibu dalam video amatir yang viral itu, jelas dia bukanlah anggota PMI. Karena dalam menjalankan tugasnya, anggota PMI harus mengenakan seragam resmi dan mereka yang memakai seragam serta lambang PMI pun sudah diatur dalam regulasi yang ada.

“Pengaturan lambang telah tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Di dalamnya mengatur tentang siapa saja yang berhak menggunakan lambang kepalangmerahan,” tuturnya.

Di mana dalam regulasi tersebut, pihak-pihak yang berhak menggunakan lambang palang merah yaitu satuan kesehatan TNI, Perhimpunan nasional dalam hal ini adalah PMI, kemudian pihak lain yang mendapatkan ijin dari PMI.

“Selain dari pihak yang disebutkan di atas, tidak berhak menggunakan lambang kepalangmerahan,” tegas PMI.

Lantas bagaimana prosedur yang harus dipatuhi oleh anggota PMI sebelum bertugas termasuk dalam melakukan upaya penyelamatan dalam Aksi 22 Mei 2019 lalu itu. PMI memberikan penjelasannya.

Di mana dalam upaya menggantipasi kejadian yang berisiko pada keselamatan masyarakat dan semua yang berpartisipasi pada Aksi 22 Mei, segenap PMI Kabupaten/Kota yang bertugas diimbau untuk memberikan bantuan dan pelayanan Pertolongan Pertama (PP) di seluruh Indonesia.

Beberapa poin sebelum tugas dijalankan, anggota PMI harus ;

(1) Memastikan personel yang bertugas adalah yang terlatih melakukan Pertolongan Pertama dalam situasi normal dan darurat.

(2) Personel menggunakan seragam dan atribut resmi dari PMI.

(3) Ambulans menggunakan penerapan indentitas logo PMI yang benar dan jelas.

(4) Personel PMI membawa surat penugasan dan tanda pengenal.

(5) Jangan lupa Alat Pelindung Diri (APD) selalu digunakan selama melaksanakan tugas.

(6) Personel ambulans membawa perlengkapan Pertolongan Pertama (PP) yang memadai serta didukung peralatan pada ambulans yang standard.

(7) Menjunjung tinggi Pedoman Kode Perilaku serta Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan saat melaksanakan tugas.

(8) Personel yang bertugas harus selalu waspada dan mengutamakan keselamatan diri.

space iklan