Muhammad Rusdi
KSPI tengah aksi di depan Komnas HAM. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi meminta agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menginvestigasi dua kasus, yakni meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam Pilpres 2019, serta meninggalnya 8 orang dalam tragedi 21-22 Mei 2019.

“Komnas HAM harus bertindak cepat karena khawatirnya seperti 98 kondisinya mirip. Kalau Komnas HAM loyo atau malah kontra produktif belum apa-apa sudah mengatakan belum ada pelanggaran HAM, ini bisa buat masyarakat makin tidak percaya dengan instrumen Komnas HAM,” kata Rusdi saat beraudiensi dengan Komnas HAM di Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Sementara terkait dengan adanya tim pencari fakta yang telah dibentuk oleh Kepolisian, Rusdi menyatakan pihaknya sangat mengapresiasinya, hanya saja TPF tersebut tidak cukup untuk bisa membongkar termasuk konspirasi di dalam kasus yang disorotinya itu.

Maka dari itu, Rusdi pun meminta agar Komnas HAM membentuk TPF bersama dengan elemen yang lebih independen.

“Kita dengar Polisi sudah bentuk TPF bersama Komnas HAM tapi kan itu untuk kepentingan internal polisi. Tapi kita minta pihak yang objektif, misalnya melibatkan Muhammadiyah, dari elemen buruh dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz meminta agar tim pencari fakta yang diajukan tersebut berdiri di bawah komando Komnas HAM.

“TPF itu kami harap di bawah komando Komnas HAM. Kalau ada elemen-elemen yang dianggap kredibel silahkan diajak,” ujar Riden.

Desakan pembentukan TPF tersebut kata Riden adalah untuk mengantisipasi agar penanganan kasus peristiwa 1998 tidak terjadi dalam kasus tersebut.

“Kami gak ingin peristiwa 98 terulang lagi. Termasuk sekarang ketika kita kritisi pemerintah dianggap makar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Riden pun menegaskan bahwa alasan mengapa pihaknya datangi Komnas HAM karena KSPI masih percaya dengan kredibilitas lembaga tersebut.

“Di Republik ini hanya Komnas HAM yang independen dan punya kapasitas yang bisa mendudukkan masalah ini,” tutupnya.

[IBN]

space iklan