jokowi, prabowo
Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka. [istimewa]

Inisiatifnews – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief menilai bahwa kolaborasi antara dua pihak penantang dalam kontestasi pemilu untuk bersinergi dalam membangun pemerintahan bersama adalah hal yang lumrah dalam kabinet pemerintah. Bahkan ia menyebutkan jika dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak memerintah di Kabinet periode pertamanya.

“Kabinet 2004 SBY ajak kompetitor Golkar, PAN,PKB, PPP, PKS. Kabinet 2009 SBY ajak kompetitor Golkar (PDIP dah Gerindra menolak),” tulis Andi Arief di akun twitter pribadinya, Jumat (7/6/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Bahkan dalam periode pertama Joko Widodo memimpin Indonesia usai dilantik sebagai Presiden Indonesia hasil Pilpres 2014 pun Partai Demokrat menolak untuk ikut meskipun sudah ada tawaran dari partai oposisinya itu.

“Kabinet 2014 Jokowi mengajak Golkar dan PAN (Demokrat menolak),” imbuhnya.

Dan jika hasil Pilpres 2019 ini pasangan Joko Widodo dan KH Maruf Amin sampai dinyatakan pemenang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti, pihak Capres-Cawapres 01 itu pun berhak untuk mengajak partai oposisi untuk bermitra membangun pemerintahan bersama.

Namun demikian, Andi Arief menyatakan bahwa partai-partai yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi atau Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk menolak bahkan menerima untuk ikut berkoalisi.

“Kabinet 2019 hak Jokowi ajak Gerindra, Demokrat, PKS, PAN. 4 partai punya hak ikut/tolak,” tegas Andi Arief.

[NOE]

space iklan