Mahfud MD
Mohammad Mahfud MD. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mohammad Mahfud MD menyikapi tentang nama Habib Rizieq Shihab dikaitkan dengan rencana agenda rekonsiliasi Prabowo Subianto dan Joko Widodo usai Pilpres 2019.

Menurutnya, persoalan Habib Rizieq adalah persoalan hukum, sementara persoalan rekonsiliasi adalah persoalan politik yang sebetulnya tidak cukup pas untuk dicampur adukkan.

“Bagi saya hukum harus dipisahkan, jangan dicampur aduk dengan politik,” kata Mahfud di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2019).

“Rekonsiliasi itu konsep politik untuk berbagi tugas sevara proporsional, penegakan hukum adalah penegakan hukum,” imbuhnya.

Sementara terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizieq ke tanah air, Mahfud menilai itu sah-sah saja bahkan kalau bisa imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu dipulangkan saja. Hanya saja ia memberikan catatan, bahwa perkara hukum yang masih melekat di pundaknya harus tetap dituntaskan dan Habib Rizieq tidak menghindarinya.

“Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, harus dipulangkan (jika perlu). Tapi kalau ada masalah hukum tetap harus dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Baca juga :  Berkemeja Putih, Mahfud MD Ke Istana

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa salah satu syarat agenda rekonsiliasi adalah soal kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Makkah ke tanah air.

Pun demikian, Muzani menyatakan bahwa materi syarat rekonsiliasi dari Gerindra bukan hanya kepulangan Rizieq, melainkan juga tentang banyaknya ustadz dan aktivis pendukung Prabowo-Sandi yang terjerat hukum agar dilepaskan.

“Harus meniadakan dendam, harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih ada. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang pasti dan kuat,” kata Muzani, Selasa (9/7).

Hal senada juga disampaikan oleh eks koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dimana ia mengusulkan agar kepulangan Rizieq Shihab juga dimasukkan dalam materi rencana rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo.

“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, setop narasi-narasi stigmatisasi radikalis dan lain-lain,” kicau Dahnil lewat akun Twitter-nya beberapa waktu lalu.

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

Ganjalan administrasi kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air

Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menyampaikan bahwa Habib Rizieq harus membayar uang denda overstay terlebih dahulu jika ingin kembali ke tanah air sebagai konsekuensinya.

“Bayar denda overstay. Saudi menyebutnya gharamah,” kata Agus.

Lantas berapa uang yang harus dibayarkan oleh Habib Rizieq untuk keluar dari Arab Saudi ke tanah air. Agus menyebutnya bahwa uang gharamah tersebut adalah sekitar Rp110 juta per orang. Sementara Habib Rizieq sendiri tinggal di Makkah bersama empat orang keluarganya.

“Satu orang (gharamahnya) Rp110 juta. Kalau lima orang ya tinggal dikalikan saja,” terangnya.

[SA]

space iklan