Komisioner KPU
Para Komisioner KPU saat foto bersama usai sidang pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 di gedung KPU RI. [foto : dokumen KPU RI]

Inisiatifnews – Salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan bahwa meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi tegas kepada Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik, namun keduanya masih tetap bagian dari lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Isi sanksi DKPP itu berhentikan dua komisioner KPU dari posisinya sebagai koordinator divisi SDM (Evi) dan Teknis (Ilham). Bukan memecat sebagai anggota KPU RI,” kata Pramono dalam akun twitternya @Pramono_Utan, Kamis (11/7/2019).

Ia juga menyampaikan bahwa sanksi etik itu dijatuhkan kepada dua komisioner KPU tersebut tidak ada kaitan dengan Pilpres maupun Pileg 2019.

“Sanksi tersebut terkait rekrutmen KPU Kabupaten (Evi) dan PAW (Ilham). Tidak ada kaitan langsung dengan Pileg atau Pilpres 2019,” terangnya.

Perlu diketahui bahwa DKPP telah menggelar sidang putusan terhadap perkara gugatan masuk dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019. Dimana Adly Yusuf Saepi selaku peserta calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, yang juga mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019 komisioner KPU.

Dalam gugatannya, terdapat tiga perkara yang diajukan ke DKPP. Hal ini terkait tidak diloloskannya Aldy dalam seleksi administrasi sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kolaka.

Selain itu, Aldy menyebut terdapat transaksi dalam setiap tahapan rekrutmen KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Serta adanya beberapa soal tes KPU yang bocor.

Dan dalam sidang gugatan tersebut, DKPP memberikan vonis pemberhentian Evi sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI karena dinyatakan telah melanggar kode etik.

Sementara itu, DKPP juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ilham Saputra sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik berdasarkan hasil sidang gugatan yang diajukan atas nama Tulus Sukariyanto selaku calon Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII. Gugatan tersebut masuk dengan nomor perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019.

[NOE]