Pramono Ubaid Tanthowi
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi. [NET]

Inisiatifnews – Wakil komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan bahwa pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia harus mengikuti perkembangan jaman dan teknologi informasi yang berkembang saat ini.

Dan menurutnya, gagasan tentang penerapan sistem rekapitulasi suara berbasis elektronik merupakan salah satu upaya peningkatan sistem kerja di lembaga yang ia pimpin tersebut.

“Pada prinsipnya, pemilu kita harus beradaptasi dg kemajuan teknologi. Termasuk gagasan penerapan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap),” kata Pramono, Jumat (12/7/2019).

Namun demikian, Pramono memberikan catatan bahwa penerapan teknologi informasi ke dalam sistem kerja KPU yakni rekapitulasi suara harus dilakukan dengan kematangan dan kehati-hatian.

“Namun diperlukan kehati-hatian dan kecermatan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di belakang hari,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa KPU tengah melakukan uji coba terhadap sistem rekapitulasi suara berbasis elektronik (e-rekap) untuk membantu kinerja KPU dalam melakukan rekapitulasi suara di program kerja pemilihan umum.

Apakah pada Pemilu 2020 mendatang sistem itu akan diterapkan secara menyeluruh di 270 daerah di Indonesia, Pramono menyatakan bahwa hal itu belum bisa dipastikan saat ini. Karena pada prinsipnya uji coba tersebut akan dilakukan di daerah-daerah percontohan terlebih dahulu sebelum sampai terapkan di seluruh daerah di Indonesia secara massal.

Namun ia memiliki target bahwa uji coba yang akan dilakukan secara berkali-kali di beberapa daerah yang sudah diseleksi tersebut setidaknya akan rampung minimal sebelum tanggal 23 September 2020 atau hari pelaksanaan Pemilu 2020 berlangsung.

“Kalau saya pakai pandangan yang moderat kemungkinan akan diselenggarakan secara selektif di daerah tertentu, karena ini masih piloting. Dan uji coba tentu dilakukan sebelum 23 September 2020 berkali-kali,” tutur Pramono.

Pramono juga menyampaikan, bahwa ada beberapa variasi pelaksanaan e-rekap. Dia mencontohkan, seperti yang dilakukan di Korea Selatan, yang mana surat suara dari TPS dibawa ke pusat tabulasi suara di tingkat kecamatan (distrik). Dari situ, akan dilakukan penghitungan menggunakan mesin.

“Atau seperti di Thailand, di mana formulir C1 setelah penghitungannya di TPS, kemudian di-scan dan jadi dokumen resmi dari TPS (untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem penghitungan),” tuturnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan jika secara garis besar e-rekap akan meniadakan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara yang manual dan berjenjang. Hasil pemungutan suara akan dihitung secara elektronik sehingga diharapkan bisa mengatasi potensi manipulasi perolehan suara.

“Mudah-mudahan itu bisa mengatasi masalah manipulasi perolehan suara yang mungkin terjadi ketika pergerakan C1 dari TPS ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten/kota. Dengan e-rekap kan artinya potensi itu kita tutup,” tegas Pramono.

[NOE]

space iklan