Pramono Ubaid Tanthowi
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi. [NET]

Inisiatifnews – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengingatkan agar seluruh calon anggota legislatif baik DPRD maupun DPR RI dan DPD RI menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) maksimal 7 (tujuh) hari setelah Surat Keterangan (SK) dikeluarkan oleh KPU.

“Ini berlaku se-Indonesia: caleg DPR, DPRD Prov/Kab/Kota & DPD yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih, harus serahkan tanda bukti LHKPN paling lambat 7 hari setelah KPU keluarkan SK,” kata Pramono, Rabu (24/7/2019).

Namun jika sampai mereka tidak melakukan pelaporan LHKPN itu, Pramono menyatakan bahwa KPU akan mengeluarkan perintah menunda pelantikan.

“Jika tidak, maka ditunda pengusulan pelantikannya. Bukan dibatalkan pelantikannya,” ujarnya.

Disampaikan Pramono, bahwa upaya ini dilakukan agar memberikan dorongan kepada para pejabat negara yang terpilih itu tertib administrasi.

“Ini upaya KPU mendorong kepatuhan wakil rakyat untuk serahkan LHKPN,” tutur Pramono.

“Sekaligus memperlihatkan komitmen KPU untuk terus mendorong terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang lebih akuntabel dan bersih dari korupsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa seruannya itu sesuai dengan peraturan KPU dan PKPU.

“Ini sesuai dengan bunyi Peraturan KPU No. 31/2018 Tentang Perubahan atas PKPU No. 20/2018 Tentang Pencalonan DPR/DPRD Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),” pungkasnya. [NOE]

space iklan