Faisal Basri
Faisal Basri.

Inisiatifnews – Ekonom Indonesia, Faisal Basri menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mungkin lepas dari kekurangan dalam menjalankan kinerjanya.

Hanya saja, ia tak sepakat ketika lembaga antirasuah itu justru secara fungsional pemberantasan korupsinya dilemahkan.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“KPK memang tak lepas dari kesalahan dan kelemahan. Namun KPK yang dilemahkan bakal berpotensi menimbulkan kebangkrutan demokrasi dan otoritarianisme model baru,” kata Faisal dalam kicauan di Twitternya @FaisalBasri, Selasa (10/9/2019).

Jika pelemahan itu terjadi dalam revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tengang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi alias UU KPK, Faisal khawatir justru Presiden akan dikontrol oleh pihak-pihak yang justru ingin lemahkan negeri ini dengan perilaku koruptif.

Baca juga :  Saat PMII Tak Terima Imam Nahrawi "Disikat" KPK

“Presiden bakal dikendalikan oleh para siluman politik yang kian melemahkan dan merusak Negeri,” ujarnya.

Perlu diketahui bahwa Komisi III DPR RI melalui inisiatif mereka tengah mengupayakan untuk membahas Revisi UU KPK di masa periode DPR RI 2014-2019.

Yang menjadi poin dalam Revisi UU KPK tersebut adalah dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang salah satunya adalah pemberian ijin penyadapan oleh KPK. Dan yang lainnya adalah pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap penanganan kasus yang sudah mencapai 1 tahun.

Baca juga :  Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Diminta Komentar Pakai Kajian Jelas

Namun upaya DPR itu mendapatkan pertentangan dari banyak kalangan termasuk internal KPK sendiri. Bahkan hingga Wadah Pegawai KPK terus mengupayakan perlawanan dengan berbagai aksi, bahkan menutup logo KPK di atas gedung Merah Putih dengan kain hitam, sebagai simbol perlawanan. []

space iklan