Praktisi Hukum, Petrus Salestinus.

Inisiatifnews – Praktisi hukum, Petrus Salestinus menilai bahwa sah-sah saja Revisi UU KPK dilakukan. Hanya saja, sebelum revisi dilakukan alangkah baiknya DPR juga mendengarkan masukan dari KPK sebagai pihak yang akan menjalankan Undang-undang tersebut nantinya.

Apalagi kata Petrus, berdasarkan kewenangan KPK berdasarkan ketentuan pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002, Tentang KPK yaitu kewenangan ‘monitor’, maka terkait proses legislasi di DPR menyangkut revisi UU KPK tersebut, maka pendapat dan masukan dari KPK sendiri sangat diperlukan.

Baca juga :  Laskar Merah Putih dan FBR Desak Firli Bahuri Dilantik
space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Maka tidak ada alasan bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak mendengar langsung dari pimpinan KPK segala hal ihwal tentang revisi UU KPK,” ujarnya.

Terlebih lagi kata Petrus, saat ini tengah terjadi polarisasi di kalangan masyarakat baik yang pro terhadap revisi maupun yang kontra terhadap revisi tersebut.

Baca juga :  Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Diminta Komentar Pakai Kajian Jelas

Maka usul terkait dengan saling mendengar masukan antara KPK dengan Pemerintah dan DPR RI sangat penting untuk menampik polemik dan saling salah-menyalahkan antar mereka semakin melebar.

“Jiwa besar DPR dan KPK dituntut untuk duduk sama saling mendengarkan agar tidak ada dusta di antara kita,” tutur Petrus. []

space iklan