Andi Arief
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief.

Inisiatifnews – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief berharap agar Presiden Joko Widodo bersedia mendengarkan keluh kesah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya terkait dengan sikap protes mereka terhadap Revisi UU KPK yang akan segera dibahas di DPR RI.

“Presiden dan DPR harus mendengar jeritan wadah pegawai KPK dan pendukung pemberantasan korupsi,” kata Andi Arief dalam cuitannya, Jumat (13/9/2019).

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Sikap saling mendengarkan ini juga harus diikuti oleh pegawai KPK dan para simpatisan antikorupsi lain untuk bersedia mendengarkan DPR dan Presiden. Jika ini terbangun hubungan komunikasi yang baik, maka persoalan antara KPK dengan DPR maupun dengan Presiden tidak seruncing saat ini.

Baca juga :  Presiden Jokowi Sampaikan ke DPR Agar RKUHP Ditunda

“Namun, wadah dan pendukung juga mau mendengar penjelasan Presiden dan DPR. Baru ada jalan keluar,” ujarnya.

Pesan Andi Arief kepada Presiden maupun DPR, apapun sikap dan kebijakan yang akan diambil tujuannya jangan sampai justru malah melemahkan lembaga antirasuah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Begitu pun juga kepada para wadah pegawai KPK. Andi Arief berharap agar mereka tidak malah menjadi penentang Presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Presiden dan DPR jangan lemahkan KPK, Wadah pegawai jangan membangkang pada Presiden,” tuturnya.

Perlu diketahui, bahwa dalam konferensi persnya, para pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Laode M Syarief bersama Ketua mereka yakni Agus Rahardjo menyatakan telah meletakkan tanggungjawab mereka sebagai penanggungjawab tertinggi di KPK kepada Presiden.

Baca juga :  Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Diminta Komentar Pakai Kajian Jelas

“Kami pimpinan yang merupakan penanggungjawab tertinggi di KPK dengan berat hati pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2019 kami menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Agus.

Sikap ini diambil mereka lantaran merasa kecewa dan prihatin dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan jalan bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan Revisi UU KPK.

Begitu juga dengan DPR RI, mereka kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam upaya revisi UU yang menjadi dasar hukum mereka bertugas di lembaga antirasuah itu. []

space iklan