Ilustrasi.

Inisiatifnews – Beberapa pasal dalam draf Rancangan KUHP dinilai berbagai kalangan terlalu kontroversial dan memaksakan hukum. Baik itu persoalan pasal penghinaan Presiden dan penjara bagi pengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo meminta kepada DPR RI agar menunda saja pengesahan draf RKUHP di periode DPR RI saat ini. “Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda,” kata Presiden, Jumat (20/9/2019).

Sikap Presiden Jokowi itu pun diamini oleh DPR RI dari Fraksi Gerindra. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, sikap Presiden tersebut ternyata sama halnya dengan sikap mereka di parlemen.

Baca juga :  Sandiaga Uno Berharap Jokowi-Maruf Jadikan Cita-cita Indonesia Terwujud

“Karena itu sekali lagi hal yang disampaikan oleh presiden itu sejalan dengan keinginan Gerindra yang dari awal memang akan mempertimbangkan untuk meminta penundaan pengundang-undangan RUU KUHP tersebut,” ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (20/9).

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil tak sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo tersebut yang menunda pengesahan RKUHP.

“Sebaiknya jangan ditunda,” kata Nasir lewat pesan singkat, Jumat (20/9).

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

Dia menyatakan, waktu tersisa sebelum masa bakti DPR periode 2014-2019 berakhir bisa dimanfaatkan untuk menyesuaikan sejumlah pasal yang dianggap krusial dalam RKUHP.

Selain itu, Nasir melanjutkan, Jokowi juga tidak memberi sinyal untuk menunda pengesahan RKUHP saat pihaknya melakukan pembahasan dengan perwakilan pemerintah pada beberapa waktu lalu.

“Saya yakin dalam waktu singkat bisa diselesaikan yang belum sesuai itu. Sebab, pengambilan putusan tingkat satu sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa Presiden akan menunda pengesahan RKUHP,” kata Nasir. []

space iklan