Barisan Aktivis Nusantara
Laskar Merah Putih dan FBR Korwil Jaksel dalam Barisan Aktivis Nusantara (BAN) gelar aksi unjuk rasa dukung revisi UU KPK dan pelantikan Firli Bahuri. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Barisan Aktivis Nusantara (BAN) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, massa yang tampak terdiri dari unsur Laskar Merah Putih dan Front Betawi Rempug (FBR) itu mendesak agar Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 dilantik menggantikan komisioner saat ini.

“Bahwa pimpinan terpilih irjen Firli telah melakukan proses baik seleksi tingkat presiden sampai tingkat DPR, dia sudah lakukan segala uji kelayakan dan dia terpilih, maka kami mahasiswa dan pemuda datang meminta agar tidak ada yang bisa melemah-lemahkan KPK,” kata salah satu orator bernama Hans di atas mobil komando di depan gedung merah putih, Sabtu (21/9/2019).

Ia juga mengingatkan bahwa KPK tugasnya bukan hanya menangkap-nangkapi koruptor semata. Melainkan lebih dari itu yakni fokus pada bagaimana membuat koruptor tidak lagi bisa melakukan kejahatannya.

Sementara jika hanya bisa menyadap dan menangkap saja, ia khawatir justru itu adalah agenda terselubung lembaga yang saat ini tengah dipimpin Agus Rahardjo untuk misi politisnya semata.

“KPK adalah lembaga yang independen dan lahir pada arah reformasi yang memiliki aturan untuk menyelesaikan persoalan terkait KKN di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia pun menyatakan bahwa pihaknya meminta agar Wadah Pegawai KPK dibubarkan. Ia menyatakan demikian lantaran sejauh ini WP KPK tersebut terkesan menjadi benalu dalam upaya perbaikan KPK melalui revisi UU KPK tersebut.

“Ada persoalan yang lebih penting di mana dengan sengaja dilakukan oleh oknum yang ingin lemahkan KPK, yakni WP KPK,” paparnya.

Maka dari itu, Hans menyatakan akan melakukan konsolidasi dengan organisasi pergerakan massa lainnya untuk menyikapi WP KPK itu.

“Kami akan mengadakan konsolidasi untuk menyelesaikan oknum yang mencoba menggiring dan melakukan gerakan yang mengatasnamakan WP KPK, di mana mereka ingin merongrong internal KPK,” tegasnya.

Terakhir, Hans menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya revisi UU KPK agar dapat diterapkan sesuai dengan semangatnya yakni pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami minta seluruh masyarakat mengawal UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI dalam revisinya untuk perbaikan KPK,” tutupnya. []

space iklan