Dewi Kartika
Sekjen KPA, Dewi Kartika. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menyampaikan bahwa pihaknya dengan tegas menolak revisi UU Pertanahan yang hari ini tengah dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pusat.

Hal ini disampaikannya lantaran dalam materi revisi UU Pertanahan tidak merubah apapun dan cenderung malah bertentangan dengan UU Pokok Agraria (UU PA).

“Kalau kita cermati pasal per pasal dan di dalam batang tubuh, itu malah bermaksud menghentikan UU Poko Agraria,” kata Dewi Kartika saat ditemui di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019).

Padahal sebagai pemerintah menurut Dewi, landasan pembentukan UU Pertahanan harus merujuk pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta UU Pokok Agraria.

“Prinsip-prinsip UU PA itu pengalokasian, penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah itu sumber-sumber agraria itu harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

“Seharusnya spirit itu yang melandasi RUU Pertanahan,” imbuhnya.

Kemudian, Dewi juga menilai bahwa pembahasan Revisi UU Pertanahan saat ini hanya bentuk bagaimana DPR kejar tayang saja di akhir-akhir masa jabatan mereka di periode saat ini, sehingga kelihatan mereka sibuk bekerja. Padahal dalam merevisi UU tersebut, tidak bisa dilakukan dengan ujug-ujug dan dalam tempo yang singkat.

Apalagi kata Dewi, persoalan agraria itu kompleks. Dan regulasi yang memayunginya harus benar-benar bisa menjamin semuanya. Maka dari itu, para akademis, praktisi bahkan masyarakat adat serta petani juga harus dilibatkan dalam pembahasan regulasi tersebut.

“Dia harus mengundang seluruh stakeholder, terutama pakar hukum agraria, pakar pertanahan yang kredibel dan kompeten serta melibatkan masyarakat sipil yang memang kredibel dan fokus terhadap isu itu,” kata Dewi.

“Dan tentu harus melibatkan petani, masyarakat adat yang pasti akan terdampak pada bagaimana tanah itu diatur dalam RUU Pertanahan. Jadi nggak bisa serampangan soal RUU Pertanahan ini,” lanjut Dewi.

Selanjutnya, Dewi Kartika juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPR jika sampai Revisi UU Pertanahan tetap disahkan.

“Jadi kalau sampai RUU Pertanahan itu tetap diketok, maka kita akan menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan seluruh partai politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dewi mengharapkan agar Presiden Joko Widodo menarik diri dari pembahasan Revisi UU Agraria.

“Hari ini seharusnya Presiden kalau memang sadar bahwa RUU ini berbahaya dan akan bisa didorong menjadi liberalisasi pasar tanah, Presiden harusnya keluarkan surat keputusan Presiden,” pungkasnya.

Dewi juga menilai bahwa Presiden bisa mengeluarkan sikap layaknya sikapnya kepada RUU KUHP.

“Seperti yang dilakukan (Presiden) soal RUU KUHP. Langsung saja keluarkan surat keputusan Presiden bahwa dia menarik dukungan menterinya dan pemerintah tidak meng-endorse RUU Pertanahan ini,” imbuhnya.

Terakhir, Dewi menyampaikan bahwa Persiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tanggungjawab moral dan politik dalam pembahasan regulasi yang berdampak langsung kepada rakyat kecil.

“Karena Presiden punya tanggungjawab moral dan politik. Kalau tetap RUU ini disahkan, artinya Presiden sedang mencatat sejarah menciderai UU Pokok Agraria yang menjamin tanah harus berkedaulatan dan memastikan pemenuhan hak rakyat diutamakan,” tutup Dewi. [NOE]

space iklan