kebebasan pers
Ilustrasi

Inisiatifnews – Sejumlah organisasi Pers mengecam adanya upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI.

Mereka menilai, bahwa seandainya RKUHP ini disahkan menjadi Undang-undang, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Anggota Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan, pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers.

“Padahal, kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi,” kata Agung dalam keterangannya yang diterima wartawan, Rabu (25/9/2019).

Agung melanjutkan, tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Agung yang juga wartawan senior ini berpendapat, keberadaan pasal-pasal karet di RKUHP akan mengarahkan pers pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru.

“Dimana menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa,” sesal Agung.

Agung berpendapat, pasal yang mengancam kebebasan pers adalah pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden dan wapres, pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, pasal 262 tentang hoaks, pasal 263 soal berita tidak pasti, lalu pasal 281 penghinaan terhadap pengadilan hingga pasal 354 soal penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara.

“Jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya,” kata Agung.

Ia yakin, situasi ini menunjukkan adanya darurat kebebasan pers.

“RKUHP ini bisa akan dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis, Kita harus menolaknya,” pungkas Agung. []

space iklan