Gerakan Suluh Kebangsaan
Para pengurus Gerakan Suluh Kebangsaan saat menggelar konferensi pers di JW Marriott, Jakarta Selatan. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mohammad Mahfud MD menilai, pro dan kontra terhadap sejumlah Revisi Undang-undang yang saat ini tengah digarap oleh DPR dan pemerintah adalah hal yang wajar. Baik yang pro maupun yang kontra, memiliki argumentasi masing-masing yang ada perlu dihormati.

Misalnya elemen mahasiwa yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dalam beberapa hari ini. Menurut Mahfud, cara mahasiswa menyampaikan kritikan dan penolakan itu adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

“Yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil yang meminta penundaan RUKUHP dan pencabutan kembali UU KPK itu adalah hak yang boleh dilakukan oleh setiap warga negara,” kata Mahfud yang juga Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan ini.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam konferensi pers Gerakan Suluh Kebangsaan bertema Menatap Indonesia Masa Depan di Hotel JW Marriott, Ruang Dua Mutiara 1, Mega Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (25/9/2019).

Selain Mahfud, hadir Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan Alissa Wahid, eks Menaker era Gus Dur Al Hilal Handi, Rohaniawan Romo Benny Soesetyo, Jaleswari Pramordawardhani, KH Malik Madani dan sejumlah tokoh lainnya. 

Dengan adanya gelombang demonstrasi semacam itu, Mahfud menilai, pemerintah dan DPR akan memperhitungkan dampaknya, serta mencari solusi terhadap sikap yang akan diambil.

“Sehingga nanti negara ini bisa melihat seberapa besar sebenarnya arus aspirasi masyarakat,” sebut Mahfud.

Namun demikian, Mahfud menilai, selain demonstrasi, ada cara lain yang bisa diambil oleh mahasiswa atau elemen manapun menyikapi ketidaksepakatannya terhadap sejumlah Revisi UU. Yakni melalui peninjauan kembali terhadap UU yang dimaksud dalam pokok pembahasan program legislasi nasional (prolegnas).

“Soal pilihannya ya masih banyak, yang Mahasiswa kan tadi minta cabut, itu sah-sah saja terserah Presiden ya karena mekanisme untuk itu juga tersedia,” ujarnya.

“Tapi juga ada jalan lain yang lebih halus misalnya begitu (RUU) ini disahkan nanti bisa dilakukan legislative review, artinya dibahas kembali yang sudah sah itu melalui pencantuman di dalam prolegnas,” imbuh Mahfud.

Selain kedua cara itu, Mahfud yang merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengatakan, cara selanjutnya adalah melalui peninjauan kembali melalui mekanisme juducial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau yang mau agak lebih cepat itu melalui judicial review. Tetapi judicial review itu biasanya kalau tidak membahas satu sosok UU yang utuh, tapi hanya pasal mana yang dianggap tidak bagus dan itu yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Dengan demikian, Mahfud menyampaikan, apapun dapat dilakukan untuk menyikapi pro dan kontra di dalam negara demokrasi. Yang paling penting, menyampaikannya dengan menjunjung tinggi hukum. 

“Kita beruntung konstitusi kita membuka itu semua. Pertama, demokrasi yang kita kembangkan memungkinkan mahasiswa itu melakukan aksi-aksi selama tidak merusak, merusak artinya itu yang diindikasi secara hukum,” sebut Mahfud.

“Yang kedua, proses setiap perubahan Undang-undang itu disediakan juga mekanisme hukum kita melalui cara-cara yang demokratis,” tandasnya. [NOE/FMM]

space iklan