Nining Elitos
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos merasa senang dengan tidak dibahasnya Revisi UU oleh anggota DPR RI periode 2014-2019. Namun ia menilai bahwa keberhasilan upaya tekanan publik terhadap penolakan revisi UU tersebut bukan sumbangsih anggota dewan periode tersebut, melainkan sebuah hasil ikhtiar rakyat Indonesia.

“Kami tuntut tunda UU kontroversi. Dan kemenangan kecil ini bukan sumbangsih parlemen tapi desakan rakyat,” kata Nining Elitos kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Pun revisi sudah tidak dibahas di periode DPR tersebut, Nining menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap berbagai upaya pembahasan dan pengesahan revisi UU yang dianggapnya bermasalah.

“Artinya penundaan-penundangan Undang-undang yang menjadi kontroversi seperti RKUHP, Revisi UU Pertanahan, Revisi UU Perairan, Revisi UU Minerba, Revisi UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.

“Kami bukan diam dan tidak melawan. Kita akan pantau setiap lahirnya regulasi harus melibatkan semua stakeholder masyarakat sipil dan keterbukaan,” lanjut Nining.

Kemudian langkah selanjutnya kata Nining, adalah desakan kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perrpu) terhadap UU Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (KPK) yang telah terlanjur direvisi oleh DPR RI periode 2014-2019.

“Keluarkan Perppu KPK. Itu tuntutan kami,” tegasnya.

Terakhir, Nining ELitos mengimbau kepada aparat kepolisian untuk tidak lagi terus melakukan represifitas terhadap masyarakat. Apalagi sudah banyak korban berjatuhan.

“Kami imbau kepada polisi agar tidak represif dan menangkap para pejuang rakyat dan bebaskan mereka tanpa syarat. Cukup Pelajar dan Mahasiswa pejuang menjadi korban,” tutupnya. [NOE]

space iklan