Bivitri
foto : Inisiatifnews

Inisiatifnews – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mendukung penuh jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK.

Apalagi Bivitri bersama beberapa tokoh nasional dan akademisi sempat bertemu dan berdialog langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Kamis (26/9) untuk membahas soal Revisi UU KPK yang dianggap mereka bermasalah itu.

“Kami ini orang dari luar dan kita dorong dari luar dengan kekuatan moral. Kami bukan dari Parpol, menteri atau anggota DPR. Kita dorong pak Jokowi lanjutkan apa yang kita diskusikan di 26 September itu,” kata Bivitri dalam konferensi pers bersama Komite Penegakan Hak-hak Warga Negara di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Baca juga :  Mahfud Diminta Jadi Menteri Jokowi

Hanya saja disampaikan Bivitri bahwa Perppu KPK tidak bisa serta-merta hari ini diterbitkan Jokowi, lantaran Undang-undangnya belum ada.

Maka langkah yang bisa dilakukan Jokowi sebagai Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK harus sah terlebih dahulu Undang-undangnya, apakah ditandatangani langsung oleh Presiden atau menunggu RUU itu secara otomatis menjadi Undang-undang.

“Perppu tak bisa dikeluarkan karena UU-nya belum ada. Memang, maka solusinya pak Jokowi tandatangani saja RUU-nya sekarang atau besok baru setelah itu dikeluarkan Perppu,” ujarnya.

“Atau skenario kedua adalah tunggu sampai 13 hari lagi baru dikeluarkan Perppu,” imbuh Bivitri.

Alasan mengapa Bivitri bersama beberapa tokoh melakukan jumpa pers tersebut, lantaran belakangan ini tengah menggaung statemen dari beberapa elite politik yang bernada mengancam akan menjatuhkan Presiden jika sampai mengeluarkan Perppu KPK.

Baca juga :  Sandiaga Uno Berharap Jokowi-Maruf Jadikan Cita-cita Indonesia Terwujud

“Kami ingin tanggapi apa yang disampaikan karena belakang ini sudah menyesatkan seperti berbunyi mengancam Presiden seperti meng-impeach,” jelasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh menyebutkan jika seandainya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka ancaman impeachment bisa terjadi.

“Ada kesepakatan dari partai-partai pengusung pemerintahan, bahwasanya katakanlah pikiran-pikiran yang cukup kritis, anak-anak mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa, ya kan. Dan meminta agar dilahirkannya Perppu, nah itu dibahas,” kata Paloh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

“Salah-salah Presiden bisa di-impeach,” imbuhnya.
[]

space iklan