Kapitra Ampera
Tokoh aktivis 212 dan Politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Untuk menjadi seorang presiden tidak bisa melalui jalur independen, dan harus melalui jalur partai politik. Karena, dalam pemilihan presiden dimana saja seperti di Indonesia harus melalui partai politik.

“Jokowi bisa jadi presiden, karena adanya dukungan beberapa partai politik sehingga dia bisa mencalonkan diri dan menjadi pemenang dalam pemilu. Hanya DPD, yang satu-satunya langsung dipilih oleh rakyat,” ujar Kapitra Ampera dalam diskusi bertajuk ‘Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta Itu’ di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).

Dengan adanya dukungan para partai politik itu, pria yang menjadi salah satu tokoh pendiri Persaudaraan Alumni 212 (PA212) itu menyatakan, bahwa tidak ada koalisi politik yang gratis.

“Ketika Jokowi terpilih, maka tidak ada makan gratis. Tidak hanya partai politik, relawan relawan juga akan meminta jatahnya. Itu karena, Kekuasaan identik dengan kemewahan duniawi,” lanjutnya.

Padahal sebagai negara demokrasi, oposisi harus menjadi alat tolak ukurnya. Jika tidak ada oposisi, maka demokrasi itu akan mati dengan sendirinya.

“Demokrasi harus punya alat uji, alat ujinya opisisi. Semakin hidup oposisi, maka semakin baik demokrasinya. Kalau mayoritas sudah mendukung pemerintah maka akan mudah, tapi kelemahannya demokrasi mati,” jelas Kapitra.

Oleh sebab itu, Kapitra yang juga politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, bahwa negara ini harus dibangun dengan konstitusi. Presiden, juga jangan sampai terjebak dalam opini-opini yang justru bisa menyanderanya sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana mengawal kesejahteran, agar bisa diwujudkan oleh presiden. Kalau presiden hanya terjebak dengan opini, maka dia tidak bisa berbua apa-apa. Kerjanya, nanti hanya membuat counter opini saja,” pungkas Kapitra. []

space iklan