Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato kepresidenannya usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024.

Inisiatifnews – Presiden Joko Widodo kembali menjalankan amanat sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah mendapatkan suara mayoritas rakyat Indonesia di Pilpres 2019.

Dalam pidato perdanya sebagai Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo menyampaikan lima target kerja-kerja di pemerintahannya 5 tahun mendatang. Antara lain ;

1. Bangun Kualitas SDM

Pertama adalah soal bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia ingin bangsa Indonesia memiliki keterampilan yang unggul dan menguasai ilmu pengetahuan kekinian.

“Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang paripurna di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).

Dalam upaya pembangunan manusia itu, Presiden Jokowi juga akan membuat trigger bagi bangsa Indonesia untuk bersemangat dalam melawan persaingan global. Caranya adalah dengan mengundang talenta dunia untuk bermitra dengan Indonesia.

“Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” sambungnya.

Kemudian pembangunan dan peningkatan kualitas SDM ini juga kata Presiden harus menggunakan cara yang maksimal. Salah satunya adalah dengan membuka akses jaringan teknologi informasi di seluruh Indonesia.

“Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” jelas Presiden.

2. Lanjutkan Program Infrastruktur

Presiden Joko Widodo juga masih fokus bagaimana membangun infrastruktur di dalam negeri. Ia menyatakan dalam pidatonya, bahwa proyek infrastruktur yang sudah dicanangkan akan terus dilanjutkan.

“Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan,” kata Presiden Jokowi.

Infrastruktur ini penting kata Presiden, karena dengan adanya pembangunan infrastruktur maka berbagai sektor yang berkaitan dengan ekonomi akan lebih terbantu.

“Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” jelasnya.

3. Penyederhanaan Regulasi

Kemudian yang tidak kalah penting bagi Presiden adalah bagaimana regulasi yang ada bisa lebih mempercepat proses. Maka dari itu, ia memiliki usulan untuk dibentuknya 2 regulasi khusus untuk mempermudah laju ekonomi dan dunia kerja di Indonesia.

“Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

Bagi Presiden Jokowi, dua regulasi yang disebutkannya itu akan banyak memangkas UU yang berkaitan.

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ungkapnya.

Dan dalam kaitan regulasi ini, orang nomor satu di Republik Indonesia itu berharap agar DPR sebagai legislator juga membantu dan mengamininya.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Target pencapaian kerja Presiden Joko Widodo di periode keduanya itu adalah bagaimana membuat birokrasi di Indonesia semakin ramping.

“Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas,” kata Jokowi.

Bahkan untuk lembaga pemerintahan di kepemimpinan periode keduanya itu, Presiden akan membuat tingkat eselon hanya 2 tingkat saja.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?. Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” pintanya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada siapapun jajaran Menterinya dan para pejabat birokrat yang akan berjalan nanti dapat memastikan apa yang disebutkannya itu dapat diwujudkan sesegera mungkin.

Dan bagi siapapun yang tidak bisa menjalankan, termasuk Menteri, maka ia tak segan-segan untuk mencopot dan menggantikannya dengan orang lain.

“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas Presiden Jokowi.

5. Transformasi Ekonomi

Terakhir target pencapaian kerja Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin dalam pemerintahannya periode 2019-2024 adalah bagaimana membuat Indonesia bisa berpindah dari ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) ke jasa modern dan manufaktur yang kompetitif.

“Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Presiden.

[]

space iklan