KEHADIRAN pemantau internasional dalam pemilihan umum (Pemilu) di sebuah negara adalah hal yang sah-sah saja. Apalagi jika negara yang sedang punya gawe itu dikhawatirkan masih belum mampu menjamin perhelatan demokrasi berjalan sesuai standar-standar internasional dalam pemilu yang “luber dan jurdil.”

Di Indonesia pun, pemantau internasional untuk Pemilu dan Pilkada pernah dilakukan. Zaman Orde Baru (Orba), misalnya, pernah dilakukan pemantauan oleh tim internasional. Demikian juga dalam Pilkada serentak yang lalu, tim pemantau seperti itu juga diminta hadir.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jadi kalau dalam Pemilu Presiden (Pilpres) bulan April nanti ada kehendak untuk menghadirkan pemantau dari luar, saya kira sah-sah saja. Malah bagus untuk Indonesia yang perjalanan demokrasinya di era pascareformasi sedang tertatih-tatih.

Tetapi masalah mengundang pemantau asing atau internasional ini menjadi dipertanyakan manakala niat mengundang itu sudah dilandasi kecurigaan dan berbau kampanye hitam.

Meme di atas, menurut pendapat saya, adalah salah satu contoh motif yang mencurigakan itu. Sebab di situ tertulis alasan yang sulit dipertanggungjawabkan: “… karena nyaris semua lembaga dipaksa untuk memenangkan petahana..”. Mungkin karena ia adalah meme, sehingga tak bisa detil.

Hanya saja, hemat saya, pihak pengusul tetap perlu memberi penjelasan lembaga apa yang diduga telah dan sedang dipaksa oleh petahana? Apakah penyelenggara atau termasuk lembaga politik seperti parpol, ormas, aparat keamanan, dll? Dan tentu didukung fakta dan bukti.

Jangan sampai ada kesan kampanye hitam di balik niat yang baik dan positif itu malah berdampak sebaliknya: memperburuk proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. IMHO.

Penulis adalah mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

space iklan