PENERBITAN SKB 11 Menteri & LNK untuk cegah radikalisme dala. ASN perlu dicermati dan dikritisi oleh semua pihak yang peduli dengan kelanjutan dan pemberdayaan sistem demokrasi.
Di atas permukaan, strategi penanggulangan terhadap ancaman dan bahaya radikalisme tersebut tegas, komprehensif, dan mencerminkan keseriusan Pemerintah Pak Jokowi dalam melakukan deradikalisasi. Namun jika dicermati secara kritis, tak pelak, akan menampilkan anomali yang bisa berbuah kontraproduktif dalam jangka panjang.
Pertama, SKB tersebht adalah perwujudan pendekatan kekuatan keras (hard power) dalam bentuk penegakan hukum yang sangat potensial membuka peluang tafsir yang sangat karet.
Model seperti ini bukannya akan menutup gerak penyebaran dan kiprah radikalisme, tetapi malah bisa menjadi semacam alat penyokongnya, kendatipun tanpa disadari dan atau direncanakan sebelumnya. Sebab peluang ini bisa menjadi alat adu domba dan politisasi dalam batang tubuh ASN dalam jangka panjang.
Kedua, SKB ini justru akan berpotensi membuat maraknya suasana kecurigaan thd ASN. Disengaja atau tidak, musim kecurigaan (a season of suspicion) sedang diciptakan sementara yang seharusnya diperlukan adalah musim kepercayaan (a season of trust) untuk menghadapi tantangan menuju kemajuan bangsa yang semakin besar ke depan.
Ketiga, dengan pendekatan hard power tersebut, pemerintah justru akan membuang-buang energi dan anggaran yang sejatinya sangat dibutuhkan bagi pos-pos pembangunan lain seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan eradikasi kemiskinan.
Keempat, dari sisi pengembangan demokrasi, pendekatan ini mencerminkan kehendak membangun semacam rezim kontrol pemolisian dengan ASN sebagai eksperimentasi. Hal ini jelas sangat tidak mendukung demokratisasi karena potensi thd pelanggaran HAM dan malah meningkatkan ororiterisme dalam pemerinrahan (governance).
Indeks demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin merosot. Saya khawatir bahwa SKB ini bukannya akan membuat perbaikan atasnya, kendati mengatasnamakan antiradikalisme dan upaya deradikalisasi. IMHO.
Prof. Muhammad A.S. Hikam adalah pengamat politik President University dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
