Hikam
Akademisi di Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam. [foto : Istimewa]

ALASAN bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden RI adalah “desakan kuat publik,” menurut saya hanyalah semacam Political Gimmick atau trik politik yang sedang dijajakan oleh elit politik.

Namun apabila trik itu terus menerus dikampanyekan dan disebarluaskan dengan sistematis, massif, dan terstruktur oleh partai politik dan politisi, dan pendukungnya, maka ia akan bermetamorfosa menjadi hal yang lain dan lebih berbahaya.

Ia akan menjadi sejenis desepsi politik yang akan menggerogoti demokrasi dan republik. Mengapa? Karena wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini merupakan bagian integral dari sebuah paket transformasi sistem politik yang akan memberantakkan seluruh hasil reformasi dan demokratisasi yang diperjuangkan selama dua dasawarsa lebih ini.

Paket perubahan menuju kepada model politik otoriter ini dimulai dengan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, termasuk kembalinya Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dilanjutkan dengan perubahan pasal-pasal tertentu, termasuk masa jabatan Presiden.

Perubahan selanjutnya dilakukan dengan mengganti sistem pemilihan langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan alasan biaya politik tinggi, efisiensi pelaksanaan, dan sebagainya. Padahal, intinya, sama dengan perubahan di level pusat, ia adalah upaya memperkuat cengkeraman partai politik dan elite politik dan mengasingkan publik dari proses partisipasi politik.

Desepsi politik ini tak akan lengkap jika belum ditambah dengan penciptaan kondisi psikologis publik yang sarat dengan kecemasan dan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dengan kondisi psikologis demikian, paket perubahan sistem politik yang sejatinya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, akan bisa dinormalisasikan dan diterima publik bahkan didukung.

Apakah proyek kembali ke otoriterisme itu akan mulus karena partai politik, elite politik, dan kekuatan oligarki telah bersinergi? Terpulang kepada kita semua untuk menjawabnya.

Prof. Muhammad A.S. Hikam adalah pengamat politik President University dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

space iklan