100 Hari Kerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Versi PPP

  • Whatsapp
awiek
Achmad Baidowi.

A. Politik
Secara umum, Fraksi PPP menilai stabilitas politik dan keamanan dalam negeri berlangsung stabil. Hanya di beberapa daerah yang masih berlangsung gangguan keamanan dan terorisme, seperti di Papua. Hal ini akan menjadi modal penting untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Kesuksesan pelaksanaan tiga kali pilkada serentak dan pemilu serentak 2019 diharapkan bisa berlanjut pada Pilkada 2020.

Fraksi PPP juga menilai pemerintah juga menyelenggarakan politik luar negeri dengan baik, termasuk saat menangani konflik dengan kapal pengawas pantai dan nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kami berharap pemerintah dan DPR RI dapat memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dengan meningkatkan anggaran pengadaan kapal dan persenjataannya. Namun demikian, kasus penyanderaan 5 WNI di perairan Filipina oleh kelompok Abu Syayaf harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka menjaga hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan Kawasan regional Bersama negara-negara sahabat, mengingat kasus ini bukanlah yang pertama kali.

Bacaan Lainnya

B. Hukum
Dalam bidang hukum, Fraksi PPP mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung RI yang telah memproses hukum dugaan pidana korupsi bagi direksi dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dalam kasus PT Jiwasraya.

Selain itu, Fraksi PPP mengapresiasi penegakan hukum terhadap aplikasi finansial ilegal, pengembangan perumahan berkedok syariah dan termasuk penipuan-penipuan berkedok kerajaan yang meresahkan masyarakat. Namun, Fraksi PPP meminta pemerintah dapat melakukan pencegahan kasus-kasus sejenis di masa depan sehingga tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban.

Masih dalam aspek penegakan hukum, bahwa kehadiran UU 19/2019 tentang KPK tidak serta merta melemahkan Lembaga anti rasuah tersebut sebagaimana anggapan sebagian orang. Karena faktanya di bawah kepemimpinan yang baru, KPK tetap menjalankan fungsinya dengan baik yang periode ini mulai diawasi Dewan Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang berpengalaman dan berintegritas tinggi.  

C. Ekonomi, Keuangan dan Anggaran Pembangunan
Di bidang ekonomi, kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam membenahi manajemen beberapa BUMN yang bermasalah, seperti Pertamina, Garuda, PLN dan Jiwasraya. Terlebih, langkah pembenahan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 untuk membenahi jajaran internal Kementerian BUMN. Kami berharap ketegasan pemerintah dalam membenahi jajaran direksi dan komisaris BUMN lain dapat dilanjutkan, sekaligus menjadi pemicu direksi dan komisaris BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN, baik dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka maupun masa selanjutnya.

Fraksi PPP juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi, baik dengan rencana menerbitkan omnibus law (undang-undang sapu jagat) tentang cipta lapangan kerja dan perpajakan, maupun dengan perbaikan program dan kegiatan yang sudah berjalan sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Hanya saja tujuan untuk mempercapat investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan sisi kemanusiaan, yakni harus memerhatikan perlindungan terhadap tenaga kerja (aspek gaji, jaminan kesehatan, dan pesangon).

Kami mencatat, realisasi investasi mencapai Rp 809,6 triliun atau melampaui target tahun 2019. Selain itu, dana asing yang masuk mencapai Rp 2,17 triliun di pasar modal dalam bentuk pembelian bersih (net buy) sejak awal tahun 2020. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang tinggi terhadap Indonesia.

Fraksi PPP juga mengapresiasi mata uang rupiah yang makin perkasa. Sejak awal tahun 2020 rupiah mengalami penguatan terhadap dollar AS sebesar rata-rata 1,69%. Saat ini rupiah berada di kisaran angka 13.600-an per dolar.

Selain itu, lembaga pemeringkat utang Fitch pada 27 Januari 2020 telah mengafirmasi peringkat utang Indonesia  pada peringkat BBB dengan Outlook (pandangan ke depan) yang stabil (stable). Ini membuktikan bahwa di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia masih mendapatkan investment grade (layak investasi).

Neraca dagang pada Oktober-Desember 2019 juga membaik dengan defisit 1,2 miliar dolar. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2018 yakni defisit 4,8 miliar dolar.

Cadangan devisa per Desember 2019 tercatat sebesar 129,2 miliar dolar AS, yang berarti meningkat dibandingkan dengan posisi per akhir November 2019 sebesar 126,6 miliar dolar AS.

Pemerintah dengan koordinasi bersama Bank Indonesia sukses mengendalikan inflasi. Inflasi per desember 2019 tercatat sebesar 0.34% sementara total inflasi sepanjang 2019 adalah 2.72% merupakan yang terendah sejak 10 tahun terakhir.

Sungguh pun demikian, Fraksi PPP mencatat sebagian besar dari realisasi investasi sepanjang 2019 atau 57% berada di sektor jasa. Ini menunjukkan kinerja investasi yang kurang berkualitas karena porsi investasi di sektor industri pengolahan dan pertanian makin berkurang. Padahal, sektor industri dan pertanian merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak lapangan kerja.

Selain itu, shortfall (lebih rendahnya realisasi daripada target) penerimaan pajak 2019 mencapai Rp245,5 triliun atau terbesar dalam lima tahun terakhir. Bunga utang juga makin menjerat ruang fiskal. Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembayaran bunga utang 2019 mencapai Rp 275,5 triliun. Sementara nominal utang pemerintah naik menjadi Rp4.778 triliun atau tumbuh 8,14 persen dibanding 2018.

Pertumbuhan kredit melambat. Per November 2019 data terakhir menunjukkan pertmbuhan kredit perbankan anjlok menjadi tujuh persen year on year lebih rendah dibanding posisi November 2018 sebesar 11.9 % year on year. Komponen kredit yang paling turun pertumbuhannya adalah kredit konsumsi dengan pertmbuhan 6.2% year on year.

Upah riil buruh tani per Desember 2019 turun 0,14% menjadi Rp38.205. Ini artinya pendapatan buruh tani tak sebanding dengan laju inflasi. Kredit UMKM dengan sektor usaha menengah mencatatkan pertumbuhan rendah 6% per November 2019. Hal ini menunjukkan adanya kontraksi (pengurangan) pada sektor UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan.  

Selain itu, Fraksi PPP meminta pemerintah perlu lebih intensif mengupayakan penurunan harga gas bagi industri menjadi sebesar 6 dolar per mmbtu (juta metrik british thermal unit) sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2016. Saat ini, harga gas industri masih berkisar antara delapan hingga 10 dolar per mmbtu.

Fraksi PPP juga menyoroti tata niaga garam yang sama sekali tidak berpihak pada garam produksi dalam negeri. Tahun 2020 alokasi impor di tahun 2020 ini naik 200 ribu ton dari alokasi impor di 2019. Jadi dari 2,75 juta ton (di tahun 2019) jadi 2,92 juta ton (di 2020). Padahal saat ini terdapat sekitar 1,1 juta ton stok produksi  garam lokal yang menunggu pembeli. Menumpuknya stok garam produksi dalam negeri tersebut karena produksi melimpah pada 2019 sementara harga jual pada kisaran Rp100 per kilogram. Untuk itu, perlu adanya revisi terhadap Perpres 71 tahun 2015 dengan memasukkan garam sebagai bagian dari bahan pokok dan penting. Dengan demikian, harga acuan garam di tingkat petambak dan harga eceran tertinggi (HET) di konsumen dapat ditetapkan.  

D. Agama dan Kesejahteraan Rakyat
Di bidang agama, Fraksi PPP menyoroti sikap Menteri Agama yang beberapa kali menuai kontroversi sehingga menimbulkan mispresepsi. Namun demikian, Fraksi PPP mengapresiasi pemerintah yang bersedia menerima masukan Fraksi PPP dalam urusan pendaftaran majelis taklim dan pro kontra ideologi radikal terkait busana sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Fraksi PPP juga berharap pemerintah dapat bersinergi lebih baik dalam menerbitkan peraturan pelaksana UU Pesantren. 

Fraksi PPP mengapresiasi penurunan persentase penduduk miskin yang pada September 2019 tercatat 9,22 persen atau turun 0,44% dibanding periode September 2018. Namun, penurunan kemiskinan ini relatif lebih lambat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat ketimpangan penduduk dari rasio gini hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,004 menjadi 0,38 poin per September 2019 dibandingkan September 2018. Kami menilai kinerja pemerintah dalam menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, kami menilai kesiapan program kartu prakerja belum memadai dari segi basis data. Kami juga berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dikeluhkan masyarakat dapat dijawab pemerintah dengan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan.

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait