BERBICARA soal Negara yang warganya paling bahagia pada dasa warsa belakangan ini, maka para ahli ilmu-ilmu sosial ataupun ilmu pemerintahan pasti tidak bisa lepas dari model Negara kesejahteraan dari Negara-negara Skandinavia (The Nordics Model).

Budi Setiyono menulis sebuah buku berjudul “Model & Desain Negara Kejahteraan” (2018). Budi mencoba membandingkan desain-desain Negara maju yang kebanyakan menganut sistem ekonomi kapitalistis dengan mengutip Erik Allardt, sosiolog dari Finlandia mengatakan bahwa tidak seperti di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa lainnya, target kesejahteraan Negara-negara Nordik tidak hanya ditujukan pada segelintir orang, bahkan Ann Jones menyebut bahwa kapitalisme di Nordik sebagai “capitalism serves the people”.

Bila orang Amerika dan Eropa bekerja rata-rata 40 jam bahkan sampai ada yang mencapai 60 jam seminggu, maka orang-orang Nordik paling banter hanya 37 jam seminggu, sehingga di musim panas dimana suasana terangnya lebih panjang, orang-orang Nordik sudah bisa meninggalkan kantor jam 3 sore untuk pergi jalan-jalan bahkan menjalani hobbynya naik gunung, masuk hutan, atau berenang, atau makan-makan bareng keluarga, bersama kolega-kolega mereka. Hmmm… barangkali orang Indonesia yang hidup di Jakarta, gajinya jauh lebih kecil masih sibuk ngejar lemburan dan baru bisa pulang sampai rumah jam 9 an malam.

Selain memiliki waktu kerja yang lebih pendek, masyarakat di Negara-negara Nordik ini memiliki kohesifitas sosial yang tinggi, yang tertanam sejak lama dalam sistem sosial budaya mereka. Berbeda dengan sistem sosial dan budaya yang penuh persaingan atau kompetisi seperti di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa lainnya.

Barangkali kehidupan seperti yang dirasakan oleh kaum pekerja di Negara-negara Nordik ini menjadi impian bagi kaum pekerja di seluruh dunia, termasuk tentunya kaum pekerja di Indonesia, apalagi melihat kecenderungan budayanya, masyarakat Indonesia lebih pas mengikuti model kesejahteraan Nordik ketimbang modelnya Amerika Serikat atau Eropa lainnya.

Norwegia sebagai salah satu Negara Nordik diuntungkan oleh sumber daya alam Migasnya di tahun 70 an. Pada tahun-tahun itu mereka menikmati surplus ekonomi, dan mampu mengelolanya dalam Petroleum Fund yang kemudian dintergrasikan dengan dana pension dalam apa yang disebut dengan Norwegian Labor and Welfare Administration (Nye arbeids-og velferdsetaten disingkat NAV).

Pada tahun 2006 Norwegia bahkan menggabungkan Kementerian Tenaga Kerja dengan Layanan Kesejahteraan Norwegia (Arbeids-og verferdsetaten). Naah… ini tentunya bukan sekedar urusan mengatur birokrasi pemerintahan, tetapi ini adalah kesadaran bahwa filosofi dasarnya “bekerja dan sejahtera” atau “pekerjaan dan kesejahteraan” itu adalah dua kata yang tak boleh dipisahkan.

Memang pada sisi lain negara-negara Nordik ini dalam pelayanan kesejahteraan warganya cukup “tega” memotong pajak para pekerjanya, namun di sisi lain layanan-layanan kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua, dan kebutuhan sosial lainnya bagi warga negaranya sangatlah dimanjakan. Uniknya lembaga-lembaga penyelenggara layanan-layanan tersebut bukanlah lembaga-lembaga privat (swasta) sebagaimana sering digembar gemborkan sebagai privatisasi pelayanan publik sebagaimana diusung oleh E.S Savas (Wasistiono, 2017), namun justru oleh lembaga-lembaga publik yang dibentuk pemerintah ataupun masyarakat (misalnya oleh serikat pekerja). Hmmm…… tapi jangan dulu bandingkan dengan Jiwasraya ataupun Asabri di Indonesia yang lagi viral di media ya.

Adakah seperti itu masa depan yang diimpikan Indonesia?

Sedikit kita tengok data yang diolah oleh Ngasiman Djoyonegoro dalam bukunya “Indonesia Optimis”(2018) yang bersumber dari BPS tahun 2018 tentang Perbandingan Kontribusi pada PDB Indonesia antara sektor Pertanian, Industri, dan Jasa.

Sektor Pertanian, 1965 sebesar 51 persen 1980 24 persen, 1996 16 persen, 2010 15 persen, dan 2017 14 persen. Sektor industri tahun 1965 13 persen, 1980 42 persen, 1996 43 perseb, 2010 47 persen dan 2017 40 persen. Sektor Jasa tahun 1965 sebesar 36 persen, 1980 34 persen, 1996 41 persen, 2010 38 persen, dan 2017 46 persen.

Dari data tersebut tampak bahwa sektor produktif Indonesia saat ini ditempati oleh sektor Jasa dan Industri, sudah bukan lagi eranya sektor pertanian. Pertanyaannya adalah: apakah basis kultur dan sosialnya ikut berubah? Apakah kohesifitas sosial juga sudah berubah? Sementara para penggiat budaya dan kearifan lokal masih sangat memimpikan dan mengidamkan sistem sosial gotong royong di Indonesia tetap terjaga dan terpelihara karena itu menjadi modal kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang bertumpu pada keadilan sosial.

Banyak penelitian, bahkan saya sendiri pernah menulis buku “Resolusi Konflik Kegiatan Usaha Hulu Migas vs Masyarakat Sekitar” (2017) menemukan fakta bahwa perubahan mata pencaharian masyarakat dari agri atau aqua kultural menjadi pekerja sektor industri dan jasa membawa perubahan sosial budaya dan kohesifitas sosialnya.

Saya sangat sepakat dengan para penggiat budaya dan keariefan lokal, agar kohesifitas sosial masyarakat gotong royong tetap dipertahankan. Partisipasi Lembaga-lembaga publik yang dibentuk oleh masyarakat sipil harus didorong dan ditingkatkan. Negara-negara Nordik bisa melakukan itu semua. Yang perlu digaris bawahi dari pengalaman negara-negara adalah bahwa salah satu prasyarat utamanya adalah sikap masyarakat dan negara yang sangat Anti Korupsi.

Lagi-lagi Norwegia, di samping Swedia adalah salah satu contoh dari Negara Nordik yang negaranya terlibat dalam urusan hubungan antara “buruh” dengan “perusahaan”, terutama dalam hal memastikan tersedianya jaminan-jaminan sosial bagi warga Negara yang menjadi buruh atau pekerja. Norwegia juga masih mempertahankan Badan-badan Usaha Milik Negara yang dikelola secara sangat professional, jauh dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Para pekerja yang merasa terlindungi hak-hak sosialnya, maka menjadi semakin produktif dan bahagia dalam bekerja. Dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan mereka membayarkan pajak kepada Negara tanpa khawatir ada “Gayus Tambunan” di dalam lembaga perpajakannya.

Memasuki era revolusi 4.0, revolusi Nano-Tech yang semua serba artificial intelligent hendaknya tidak perlu disikapi dengan panik apalagi paranoid. Data yang digambarkan oleh Ngasiman Djoyonegoro di atas bisa akan tetap seperti itu, namun juga bisa berubah manakala kelompok perikanan dimasukkan dalam kelompok pertanian dan Indonesia mampu mengoptimalkan sumber daya kelautannya menjadi komoditas unggulan dunia.

Dengan bekal pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan dengan kondisi kultur sosial masyarakat Indonesia yang memiliki semangat “guyub rukun” dan “gotong royong”, lagi-lagi Indonesia bisa belajar dari Negara-negara Nordik yang juga memiliki industri kelautan yang sangat kuat.

Robert S. Kaplan dan David Norton penulis buku Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action (2000), mengilustrasikan (wawancara imajiner) seorang penumpang yang bertanya pada seorang pilot, alat navigasi apa saja yang dimiliki pesawat yang sedang ditumpanginya di dalam cockpit. Sang pilot menjawab “cukup alat pengukur kecepatan saja, karena saya bisa mengendalikan pesawat ini dari mengatur kecepatannya”. Pesawat itu tidak memiliki alat pengukur ketinggian, tidak punya alat pengukur bahan bakar, dan pilot itu menjawab “memang semua alat itu penting, tapi malah mengganggu konsentrasi saya”.

Apakah anda yakin mau menaiki pesawat itu lagi Apakah anda percaya begitu saja pada pilot yang tidak memiliki alat pendeteksi ketinggian? Bagaimana bila di depan anda ada gunung? Atau bagaimana tahu kalau akan kehabisan bakan bakar?

Dari cerita itu imajiner ini Kaplan dan Norton sedang mengajukan konsep bahwa untuk menerjemahkan strategi, visi, misi dan tujuan utama organisasi, anda butuh tool yang disebut Balanced Scorecard.

Naah….. Begitu halnya dengan kemana arah masa depan tenaga kerja kita? tidak bisa semata-mata diukur dari faktor-faktor berapa besar gajinya? Seberapa besar peluang kerjanya? Seberapa penting kompetensinya? Namun bagaimana jaminan sosialnya ? menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan.

Ketika bicara soal jaminan sosial, mampukah kita mengkapitalisasi kembali modal sosio kultural kita yang “guyub rukun” dan “gotong royong”, yang mengandalkan kohesifitas sosial yang tinggi?

Atau jangan-jangan ketika ditarik pajak tinggi atau BPJS yang lebih tinggi saja lantas gaduh? Namun di sisi lain harus diakui bahwa langkah menuju sistem tenaga kerja yang sejahtera seperti yang dilakukan di negara-negara Skandinavia masih nun jauh di sana. Apalagi bila aparatur Negara yang harus mengelolanya masih banyak yang di OTT KPK.

Penulis menempuh Program Doktoral (S3) Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Lulusan Terbaik (“Cum Laude”) S2 Spesialisasi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2008). Dari 2014 hingga Sekarang, bekerja di SKK Migas menjabat sebagai Kepala Divisi Formalitas.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia