Mencari Hikmat di Tengah Konflik Norm Regulasi Covid-19

  • Whatsapp
Vieta Cornelis
Vieta Cornelis SH, MHum.

INSIDEN penumpukan Penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten di masa Covid-19 seakan-akan menyimpulkan secara cepat bahwa kita semua cepat lupa akan sejumlah tenaga kesehatan yang gugur bertaruh nyawa melawan Covid-19 demi menolong para masyarakat yang sudah terdampak covid, atau wawancara ekslusif menteri perhubungan dengan Rosiana silalahi di awal Mei ketika menceritakan kesaksiannya berjuang melawan Covid-19 dan tidak sadarkan diri berhari-hari, seakan akan hanya menjadi dongeng tragedi saja.

Sebulan lalu, ucapan kepala Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Bapak Doni saat konfrensi pers secara live di Graha BNPB yang intinya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh dokter, perawat dan tenaga medis lain yang telah mengorbankan tenaga waktu pikiran dan jiwa raganya untuk melayani masyarakat, mereka adalah pahlawan kemanusiaan seraya meminta masyarakat mendoakan para tenaga medis  yang telah gugur dalam perjuangan melawan Covid-19.

Bacaan Lainnya

Di sisi lain, kita memaklumi dengan harap harap cemas, ketika sahabat-sahabat kita yang bekerja di sektor informal harus terpaksa keluar untuk bekerja karena urusan perut, yang berdampak anak istri akan kosong perutnya besok jika hari ini mereka tidak bekerja. Tetapi menjadi sangat kontradiksi dan membingungkan jika di tengah Covid-19 yang keluar rumah adalah untuk perjalanan bisnis sesuai dengan regulasi yang dilonggarkan pada saat ini.

Yang menjadi pertanyaan, bisnis apa yang harus sangat mendesak sehingga kategorinya hampir mirip dengan pekerja di sektor informal yang harus kita maklumi dengan harap-harap cemas atau memaklumi dengan mengelus dada dan seraya berdoa.

Data dari BNPB yang masuk pada hari Jumat 15 Mei 2020, ada 490 Kasus Baru, sehingga totalnya menjadi 16.496 kasus Covid-19 yang positif. Yang sembuh baru 3.803. Ini berarti kita masih harus lebih banyak berjuang melawan Covid-19. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.

Insiden penumpukan penumpang di airport Soekarno Hatta diakibatkan antrinya untuk verifikasi dokumen pendukung perjalanan menjadi hilir utama percepatan Covid-19 karena faktanya dan menjadi catatan penting bahwa DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Sehingga yang menjadi kekuatiran, tentunya bukan saja tujuan bisnis yang akan dibawa ke seluruh penjuru negeri Indonesia, tetapi kita bisa membayangkan apa yang akan dibawa oleh pebisnis tersebut. 

Sebagai curigaan awal, memang pelonggaran moda transportasi ini diatur dalam Regulasi Hukum dan enjabarannya merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul fitri dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19. Pelonggaran moda transportasi oleh Gugus Tugas Percepatan ini diterjemahkan menjadi penjabaran bukan relaksasi. Apa perbedaan dari kalimat-kalimat tersebut jika pada kenyataannya semua lolos berangkat jika bisa lolos dengan syarat catatan protokoler. Karena secara kasat mata di media Visual TV Swasta terlihat jelas gambaran penumpang yang membawa anak kecil yang menjadi bingung perjalanan bisnis apa yang mendesak membawa anak.

Mudik, Moda dan Covid 

Mudik dalam kamus bahasa Indonesia adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya, dan menjadi tradisi tahunan.Yang terjadi, mudik adalah kata yang sangat mahal yang belum bisa direalisasikan di aaat saat menjalang hari raya lebaran di tahun ini dan menjadi bagian Larangan Mutlak di saat ini. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi Selama Musim mudik Idul Fitri, sebagai bentuk penegasan berulang ulang.

Sedangkan moda adalah sarana yang digunakan sebagai alat angkut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang menbawa penumpang orang visa melalui darat, laut dan udara. Dan kedua istilah ini mempunyai korelasi yang sangat signifikan di saat mendekati hari Lebaran. Larangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 April hingga 31 Mei 2020 dengan syarat durasi dari semua moda transportasi dan pengecualian-pengecualian, seperti contohnya dalam Pasal 8 melarang perjalanan kereta api antara kota dengan tegas terlebih di wilayah yang menerapkan PSBB tetapi sekaligus pada pasal selanjutnya, pasal 11 terdapat pengecualian bisa melangsungkan perjalanan dengan ketentuan khusus seperti mengantongi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Gugus Tugas Covid-19.

Belum lagi regulasi Menteri Perhubungan tentang ojek online bisa membawa penumpang kemudian dilarang dengan regulasi yang dibuat oleh kepala daerah yang menjalankan PSBB begitu pula dalam pasal-pasal yang mengatur moda transportasi laut dan transportasi udara. Yang paling miris ada pada transportasi udara di aaat para tenaga Medis memperjuangkan kesembuhan 16.496 positif Covid 19 (data BNPB 15 mei 2020), transportasi udara memberlakukan pengecualian berlaku bagi pemulangan WNI atau WNA. 

Sementara jika kita Mmlihat aturan aturan yang menjadi dasar, Kementerian Kesehatan mempunyai kewenangan dalam percepatan penanggulangan Covid 19 yaitu  kewenangan yang sifatnya regulatif UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Penanganan Covid-19.

Pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Penanganan Covid-19 mengatur tentang pedoman mekanisme penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Untuk hal ikhwal moda transportasi sebenarnya sudah diatur dengan tegas tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar tentang moda transportasi pada pasal 13 ayat 10 yang menyatakan bahwa, pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk: moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait. 

Permehub Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik nampaknya menjadi lorong penambahan ketegasan pemerintah untuk larangan PSBB. Namun karena diikuti persyarataan pembatasan bersyarat untuk semua moda transportasi, mengakibatkan konflik norma pada tataran pelaksanaannya, apalagi daerah-daerah yang sudah memberlakukan PSBB akibat simpang siur peraturan tersebut, Kepala Daerah yang melakukan PSBB harus menyiapkan aturan-aturan baru untuk melengkapi peraturan yang sudah ada.

Seperti contoh yang dilakukan oleh Gubernur DKI Tentang Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta. Semua perangkat peraturan serasa bertebaran sahut menyahut dan sangat membingungkan masyarakat, dan yang terlihat adalah gambaran ketidaksinkronisasi kebijakan, pembajakan kewenanagn antara menteri dan ketidakseriusan dalam pelaksanaan PSBB.

Memang dalam mengidentifikasi suatu aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum konflik antar norma hukum (antinomi hukum), atau bahkan norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas. Sehingga diperlukan asas-asas penyelesaian konflik asas prevensi contohnya, harus diberlakukan asas lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; Atau asas lex specialis derogate legi generali, yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; atau memilih Azas lex posteriori derogat legi priori, adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Dengan adanya Permenhub ini apakah yang akan diberlakukan asas yang mana? Apakah asas lex posteriori derogat legi priori. Karena pada dasarnya asas hukum itu sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum itu tidak sekedar kumpulan dari peraturan- peraturan, hal itu disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai- nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Persoalannnya, nilai etis yang mana yang akan diikuti masyarakat. Nilai etis aturan PSBB atau aturan Permenhub jika aturan Permenhub, mengapa harus ada cegatan dari aturan pergub yang melaksanakan PSBB. 

Di tengah konflik norma yang terjadi dalam pelaksanaan regulasi, sepertinya masyarakat kita harus dituntut semakin dewasa dalam menghadapi wabah Covid-19. Masyarakat yang tidak dewasa menyikapi hukum saja, tetapi dewasa melihat regulasi hukum ini dan bersikap netral sebagai win-win solution.

Nampaknya ada politik hukum yang harus dilakukan oleh pembuat regulasi antara mau tidak mau dan suka atau tidak suka menjadi pertimbangan mengeluarkan regulasi tersebut sehingga bisa dikatakan adil dan bertindak netral untuk semua lini di negeri ini. 

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah kehendak yang obyektif dan netral sehingga sumber pembuatan norma hukum berasal dari kehendak yang obyektif dan netral agar bisa mencapai keadilan kepada semua lini. Keadilan di sini dimaksudkan ketidakadanya keberpihakan baik dalam peraturan hukumnya atau dalam penegakannnya. Persoalannya bisakah penegakan tidak terjadi norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas. 

Hikmat dan kearifan dari masyarakatlah sekarang yang dituntut untuk berpikir dewasa dalam menyikapi aturan hukum. Ketaaatan dan disiplin masyarakatlah yang dibutuhkan, dan di atas hikmat dan kearifan dibutuhkan pengendalian diri. Setiap individu masyarakat punya kebutuhan sendiri-sendiri tetapi sepanjang yang kita ketahui kebutuhan-kebutuhan itu bisa digolongkan berdasarkan kepentingan mana yang primer, sekunder dan tertier di tengah perpanjangan PSBB.

Kesehatan di era ini nampaknya menjadi insentitas atau kepentingan yang paling primer saat ini. Jika kita masih ingat latar belakang kenapa diberlakukan PSBB, rentetan regulasi yang dibuat tidak akan menjadi mempan jika kesadaran masyarakat tidak bisa disiplin. Ataukah kita memakai cara negara India yang sempat viral dengan cara memukul warganya dalam pencegahan meluas wabah Covid-19. 

Nampaknya pengendalian diri juga menjadi hal yang Primer untuk seluruh warga Negara seperti ceramah salat Idul Fitri di tahun 2018 oleh KH. Abdullah Gymnastiar atau biasa disebut Aa Gym. Ia menjelaskan makna penting dengan Pengendalian diri, ya pengendalian diri. Karena menurut beliau, orang harus percaya kebahagian dan kesuksesan adalah milik orang yang yang bisa mengendalikan diri. Jika pengendalian diri bisa didapat dan dijalankan oleh semua lini, tentunya tidak perlu adanya regulasi-regulasi yang terlihat tumpang tindih untuk mengurus pengendalian diri masyarakat yang membingungkan kita semua, ataukah negara kita perlu menyusun regulasi Hukum Pengendalian Diri.

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait