Oleh : Dr. Vieta Cornelis, SH, M.Hum / Dosen HTN Universitas Dr. Soetomo / Pengurus Pusat APHTN-HAN

Penegak Hukum, Kita, Dan Budaya Ngeyel Diteladani Atau Ditelanjangi

  • Whatsapp
Vieta Cornelis
Vieta Cornelis
PHP Dev Cloud Hosting

Sedih rasanya, akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan bukan saja data yang sakit Covid-19 semakin meningkat tetapi gejala sakit etika yang semakin banyak. Beberapa waktu lalu viral di media sosial oknum-oknum masyarakat yang mengamuk melawan penegak hukum karena tidak mengikuti aturan PSBB ataupun hanya tidak memakai masker. Bahkan tak tanggung-tanggung, oknum-oknum tersebut adalah manusia-manusia yang seharusnya patut diteladani oleh masyarakat. Apakah itu pemuka agama ataukah para pimpinan yang menjadi wakil rakyat yang duduk di ranah Legislatif, Eksekutif ataupun Yudikatif.

Fenomena Pemandangan oknum pejabat atau masyarakat yang mengamuk kepada penegak hukum menjadi hal yang lumrah di Negara Pancasila ini dan menjadi pemandangan yang biasa bagi banyak orang sehingga banyak yang memaklumi dengan pepatah Indonesia “Guru kencing Berdiri murid kencing berlari”. Miris benar memang di saat dalam konstitusi sudah tertulis bukan tersirat lagi bahwa kita adalah Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NKRI) tetapi semakin banyak contoh yang kita lihat hal-hal yang patut tidak kita teladani. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita jika ini terus merajalela, jika semua merasa benar atau melalukan pembenaran diri dan menciptakan hukumnya sendiri tanpa mempedulikan Hukum Negara.

Bacaan Lainnya

Entah Norma apa yang dipakai dalam penerapan Budaya Ngeyel dan mengamuk itu. Di Indonesia kita mengenal beberapa norma, Norma ini menjadi pedoman bagi masyarakat dan ada sanksinya jika melanggar. Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma kesopanan dan yang terakhir adalah Norma Hukum yang merupakan akumulasi dari ketiga Norma yang terlebih dahulu. Norma Hukum mempunyai sanksi yang sangat tegas dan memaksa, sumbernya dari Negara atau pemerintah dalam undang-undang.

Tetapi ketiga Norma yang terlebih dahulu tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan namun sayangnya semakin hari sanksinya semakin tidak bertanduk dan bergigi di masa demokrasi yang katanya semakin dewasa, apalagi di masa Covid-19, di tengah kekecewan masyarakat akan aturan pemerintah pusat dan daerah yang bolak balik direvisi yang terkesan plin-plan.

Pergeseran Norma yang terjadi dalam masyarakat terlihat jelas pada Norma Kesusilaan dan Norma Kesopanan. Norma Kesusilaan sumbernya dari hati dan mendorong untuk setiap individu berbuat baik sedangkan Norma Kesopanan sumbernya berasal dari pergaulan manusia dan dasarnya adalah kepatutan, kebiasaan, serta kepantasan yang berlaku di Indonesia. Sanksi dari kedua norma ini adalah celaan atau ejekan, penyesalan, dicemooh dan dikecilkan oleh masyarakat.

Persoalannya masyarakat malah terkesan diam-diam saja jika yang melakukan adalah oknum-oknum yang punya pengaruh besar atau punya kedudukan, dan apalagi oknum itu bisa membeli masyarakat dengan loyalitas yang tinggi kepada masyarakat seakan-akan yang dilakukan oknum itu sah-sah saja.

Di tengah Pandemi Covid-19 dan di tengah himbauan pemerintah akan serangkaian Prosedur Kesehatan yang telah ditetapkan nampaknya ada masyarakat yang tetap menentang hal-hal tersebut yang seakan-akan itu bukan norma atau aturan yang sepatutnya dijalankan, sehingga saking geramnya bisa disebut Budaya Ngeyel atau etika Ngeyel. Ngeyel bisa dimaknai secara positif dan negatif, Ngeyel adalah kosa kata dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah ‘eyel’, Ngeyel dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak mau mengalah dalam berbicara, ingin menang sendiri dalam berbicara. Pemaknaan positif adalah orang tersebut cerdas, kritis, pintar dan tentu saja berani, tetapi pemaknaan negatif apabila terjadi pembenaran diri yaitu bersikap keras kepala, bandel, membangkang dan tidak taat perintah. Dan yang terjadi pada saat ini adalah Ngeyel yang berkonotasi negatif sehingga sepatutnya mendapat sanksi Norma Kesusilaan atau Norma Kesopanan. Apakah sanksi ini berjalan dengan semestinya, ataukah kita harus mengikuti teori Thomas Hobbes (1588-1679) untuk mencegah kebrutalan Ngeyel masyarakat dengan teorinya, bahwa menekankan pentingnya kekuasaan pada Negara, karena kalau tidak maka para warga akan saling berkelahi dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Gagasan dasar filsafat negara Hobbes adalah bahwa negara harus kuat tanpa tanding sehingga dapat memastikan perlunya memaksakan, ketaatan para anggota masyarakat terhadap peraturan-peraturannya serta negara harus menetapkan suatu tatanan hukum yang berlaku bahwa setiap orang yang tidak mentaatinya akan dihukum mati, sehingga dengan cara ini manusia akan tetap di jalurnya yang betul dan tertib, karena nafsu-nafsu yang kacau dan mereka akan taat karena takut akan sanksi kematian, hukum menjadi raja yang mutlak. Dengan cara ini Hobbes menjamin bahwa negara betul-betul bisa menertibkan warganya, yang biasa disebut sebagai negara formal dalam paham positivistik. Haruskah demikian?.

Sudah selayaknya kita saat ini para kaum cendekiawan, para pembuat regulasi atau pemuka agama mengembalikan fitrah norma-norma ini ataukah pembelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan. Pancasila hanya merupakan teori saja bukan bagian dari pengembangan karakter masyarakat kita, atau kita harus berpikir kembali kemudian menjadikan regulasi kita seperti pemikiran atau teori Thomas Hobbes di Negara Hukum Pancasila Kita.

Tentunya melihat fenomena semakin banyak yang mempertontonkan budaya Ngeyel negatif atas peraturan PSBB atau aturan prosedur kesehatan Covid-19 bukan hanya mengelus dada dan berpikir ‘wes’ yang waras ngalah saja, tentu itu bukan solusi yang tepat untuk masa depan karakter bangsa kita. Kekecewaan-kekecewaan masyarakat yang masih taat akan aturan-aturan adalah bentuk kewajaran di tengah tekanan psikologi harus tetap di rumah dan merasa dunia hukum tebang pilih dan tidak adil. Namun semoga kemarahan, kebosanan kita tidak menjadikan kita “TIDAK WARAS” kemudian mengikuti yang tidak waras apalagi mengikuti budaya Ngeyel yang negatif.

Kita memang sudah bosan dan lelah akan aturan yang dilanggar oleh oknum masyarakat. Tapi ibarat sama dengan kita bosan mandi atau bosan makan, “Ah bosan mandi aku tidak akan mandi, toh nantinya berkeringat dan kotor lagi buat apa mandi“, atau “Bosan makan toh nantikan lapar dan lapar lagi, buat apa kita makan“. Saya rasa tidak demikian, karena pasti kita akan mandi lagi dan makan lagi. Untuk itu mari kita tetap menegakan Norma Kesopanan dan Norma Kesusilaan yang mulai pudar, ataukah solusinya Negara perlu mengumumkan wajah-wajah yang melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan di situs-situs resmi Negara atau Media Visual terpercaya agar berkurang etika Ngeyel negatifnya, agar Norma Kesopanan dan Kesusilaan bisa terjaga. Jika itu patut, mari kita dukung.

Salam hormat mewakili “MASYARAKAT YANG MASIH WARAS”.

Pos terkait