Oleh : Fadli Rumakefing / Ketua Komite Pemuda Untuk Demokrasi

Mendagri, KPU, dan DPR, Segera Rumuskan Aturan Strategis Protokol Kesehatan Pelaksanaan Pilkada Serentak

  • Whatsapp
Fadli
Fadli Rumakefing.

Dinamika politik demokrasi Indonesia kian hari mengalami perkembangan yang cukup membaik. Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik Indonesia yang demokratis.

Pilkada pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 2005 untuk memilih Gubernur, Bupati atau Walikota berdasarkan Undang – Undang No.32 Tahun 2004 mempunyai makna strategis, yang mana hak demokrasi rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat diberikan sepenuhnya untuk memilih pemimpin pemimpinnya di daerah masing masing.

Bacaan Lainnya

Kita ketahui bersama bahwa, napak tilas pilkada yang dimulai pada bulan Juni 2005 menjadi tongak sejarah pilkada di Indonesia dengan asas “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”.

Kini Indonesia memasuki fase ke empat pilkada serantak pada tahun 2020. Di fase ke empat inilah akan diuji sejauh mana keberhasilan pilkada serentak di dalam kondisi pendemi virus corona yang masih mewabah. Sebab, disinilah masa depan politik Indonesia dipertaruhkan.

Disisi yang lain, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang yang ditandatangai pada 4 mei Tahun 2020.

Olehnya itu, penting kiranya dalam menyongsong pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, semua pihak harus turut serta mensukseskan politik demokrasi Indonesia di tahun 2020.

Harapan kami, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI (Bapak Tito Karnavian) berserta KPU RI dan DPR RI Komisi II segera merumuskan satu aturan strategis protokol keseahatan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona dalam pilkada serentak.

Pos terkait