Mahfud MD
Prof Mahfud MD bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

Inisiatifnews – Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan bahwa persoalan tentang RUU Keamanan dan Pertahanan Siber tidak menjadi persoalan baginya, apalagi dalam rancangan regulasi tersebut terdapat amanat untuk melakukan audit terhadap mesin penyadap milik lembaga yang tengah dipimpinnya itu.

Bagi Saut, audit terhadap alat sadap milik KPK sangat dipersilahkan untuk dilakukan, apalagi kata Saut, alat sadar yang dimiliki lembaga antirasuah itu juga terafiliasi dengan asosiasi di Jerman sehingga tidak perlu diragukan. Namun ia memberikan catatan agar audit itu hanya sebatas mesinnya saja, baik standarisasi dan fungsi, bukan konten penyadapan yang sudah ada.

“Kalau standarisasinya (yang diaudit) itu normatif ya bahkan alat sadap kita juga masuk asosiasi di Jerman,” kata Saut di kantornya, Jl Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Saut mengatakan dalam proses standarisasi alat itu terpenting adalah mengenai keselamatan data. Sebab, serangan di dunia siber bisa terjadi dari mana saja.

“Yang paling pentingkan kita selamat dari datannya. Itu kan standarisasi untuk keamanan sebenarnya, standarisasi keamanan agar kita bisa menghadapi perang siber,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian berharap RUU Keamanan Siber bisa rampung tahun ini. Hinsa menilai keamanan siber juga penting untuk menjaga infrastruktur dalam negeri.

“Saya berharap agar RUU Keamanan dan Pertahanan Siber dapat disahkan. Ini kita sangat berharap dan DPR RI ini juga sama dengan kita, kita berharap dapat disahkan pada tahun 2019 ini, sebagai landasan hukum dalam tata kelola keamanan siber nasional untuk mewujudkan kedaulatan siber nasional berkelas dunia,” kata Hinsa dalam sambutannya pada diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu menyebut, daftar isian RUU itu sudah diserahkan ke pemerintah. Pemerintah juga sudah melakukan rapat membahas RUU tersebut.

“Beberapa minggu yang lalu sudah diserahkan ke pemerintah. Juga sudah ada rapat di Setneg. Jadi BSSN sudah menyerahkan daftar isian untuk melengkapinya. Konsen kita sebenarnya bagaimana melindungi, memproteksi bangsa dan negara dari serangan siber. Jadi seperti angkatan bersenjatanya di bidang siber ke depan harus punya,” tukas Hinsa.

[]

space iklan