Inisiatifnews.com – Akademisi dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam mengharapkan agar penyelesaian persoalan dan konflik di Papua agar dikedepankan proses dialog yang intens.
“Yang penting, libatkan mereka dalam dialog-dialog dan pencarian solusi. Kalau ada pembicaraan-pembicaraan kampung misalnya ya biarkan, dengarkan saja, bisa jadi dari sana dapat value yang penting,” kata Hikam dalam webinar bertemakan “Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik” yang digelar oleh Indonesian Public Institute (IPI), Kamis (6/5/2021).
Namun bagi Hikam, pihak yang perlu diajak dialog dalam konflik Papua adalah Masyarakat Sipil Papua. Dalam hal ini kelompok masyarakat adat, pemuka agama, serta organisasi-organisasi masyarakat lokal.
“Artinya dialog itu bukan hanya pemerintah saja. Tapi semua masyarakat Papua bicara. Sebab selama ini dialog kesannya mengangkat kelompok separatisme yang menjadi equal dengan negara. Itu saya tak setuju,” ujarnya.
Pun demikian, Hikam tak sependapat jika kelompok teroris seperti KKB Papua misalnya yang dijadikan target dialog. Karena menurutnya, persoalan Papua bagian dari NKRI dan NKRI juga adalah Papua adalah sesuatu yang sudah final. Apalagi berdasarkan hasil resolusi Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2055 Tahun 1969, bahwa Papua termasuk Papua Barat telah diakui merupakan wilayah sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Yang dialog adalah masyarakat adat, pemuka agama, dan pemerintah atau yang sudah final soal NKRI,” papar Hikam.
Lebih lanjut, Menteri Riset dan Teknologi era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu berharap agar negara melihat masyarakat papua sebagai sektor pembangunan utama di tanah Papua. Tentunya, penanganannya harus berdasarkan kondisi real dan faktual di lapangan.
“Bagaimana masyarakat sipil di papua tetap bagian dari leading sector dari masalah ini. Apapun yang dilakukan pemerintah di atas kalau tidak pada basis kenyataan di lapangan ya gak terlalu efektif,” pungkasnya. [NOE]
